Update browser Anda

Browser yang digunakan merupakan versi lama dan sudah tidak didukung lagi. Kami menyarankan Anda mengupdate browser Anda untuk pengalaman yang lebih baik.

Gedor DPRD Loteng, Penyandang Disabilitas Tuntut Perhatian dari Pemkab

Gedor DPRD Loteng, Penyandang Disabilitas Tuntut Perhatian dari Pemkab

PRAYA-Perwakilan penyandang disabilitas di Lombok Tengah mendatangi gedung dewan. Mereka meminta para wakil rakyat mendesak pemkab memperhatikan nasib mereka.

Baik melalui kebijakan anggaran maupun program kerja. Sekaligus mengingatkan percepatan pembentukan payung hukum tentang penyandang disabilitas.

“Kami menilai pemkab minim perhatian terhadap penyandang disabilitas,” ujar salah satu penggerak sosial Loteng Junardi, Jumat (13/5).

Buktinya, kata Junardi, sejak Loteng ditetapkan sebagai kabupaten inklusi, beberapa dinas terkait seolah tidak mau tahu. Diantaranya Dinas Sosial (Dinsos) Loteng selaku penanggung jawab. Kemudian Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Loteng, Dinas PUPR Loteng dan Dinas Perhubungan (Dishub) Loteng. “Loteng harus banyak belajar dari Padang dan Jakarta,” pesan Junardi.

Dia menilai, di dua daerah itu pemerintahannya luar biasa memberikan perhatian lebih pada para penyandang disabilitas. Loteng semestinya sudah melangkah lebih maju.

Mengingat sejak 10 tahun yang lalu Loteng telah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten inklusi. “Mana buktinya,” tandas salah satu penyandang disabilitas Loteng Lalu Ahmad Fatoni, di tempat yang sama.

Dikatakan, setiap program kerja yang disusun Dinsos Loteng tidak pernah melibatkan para penyandang disabilitas. Sehingga isi dari program kerja yang ada hanya dari pemikiran para pejabat terkait. Jika itu yang dipertahankan, maka cepat atau lambat penanganan disabilitas di Loteng jalan di tempat.

Kedatangan perwakilan penyandang disabilitas tersebut diterima Anggota Komisi IV DPRD Loteng Adi Bagus Karya Putra, Kepala Dinsos Loteng Lalu Muliardi Yunus dan Sekretaris Dinsos Loteng Ahmad Wildan.

“Kami sebagai tim advokasi memastikan mengawal,” kata Ketua Umum (Ketum) Forum Analisis Kebijakan untuk Rakyat (Fakta) RI Muhanan yang ikut mendampingi aksi para penyandang disabilitas.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Loteng Adi Bagus Karya Putra memastikan siap mengawal dan memperjuangkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyandang Disabilitas. Tentu sesuai mekanisme yang berlaku. “Kalau soal itu tolong jangan ragukan kami,” tandas Bagus.

Agar hasilnya maksimal, pihaknya pasti mengundang perwakilan penyandang disabilitas. Termasuk dinas terkait. Harapannya, payung hukum yang ada bernilai manfaat bagi penyandang disabilitas di mana pun berada di Gumi Tatas Tuhu Trasna.

Lewat patung hukum itu juga, kata Bagus dinas terkait tidak bisa main-main. Mereka mau tidak mau harus menjalankannya. Baik fisik maupun non fisik. Jika tidak, maka menjadi catatan dan evaluasi tersendiri.

“Kami pastikan siap menjalankan perintah atas aturan yang berlaku,” sambung Kepala Dinsos Loteng Lalu Muliardi Yunus.

Lebih lanjut, pihaknya memberikan apresiasi pada Komisi IV atas inisiatif rencana pembahasan regulasi ini. Dinsos berjanji akan melaksanakan program pro disabilitas secara maksimal. “Data terakhir jumlahnya 380 orang penyandang disabilitas,” tambah Sekretaris Dinsos Ahmad Wildan.

Untuk memastikan program tetap sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah, pihaknya tengah melakukan validasi ulang. Untuk mengetahui berapa laki-laki, berapa perempuan, bagaimana kondisinya, siapa, dan di mana. (dss/r5)

Artikel Asli