Yahya - Tak Ada Kompromi, Demonstran Minta RUU Cipta Kerja Dibatalkan

Kompas.com Dipublikasikan 06.42, 14/08 • Achmad Nasrudin Yahya
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Massa dari berbagai elemen melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Aksi yang dihadiri oleh buruh dan mahasiswa itu menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menegaskan, tidak mau berkompromi dengan pemerintah dan DPR soal penolakannya terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Sikap tersebut menjadi salah satu prinsip dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

"Dalam aksi kali ini kami tegaskan kepada pemerintah dan DPR, tidak ada kompromi, batalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sekarang juga tanpa syarat," ujar Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Dewan Naisonal (LMND DN) Muhammad Arira Fitra kepada Kompas.com, Jumat (14/8/2020).

Diketahui, LMND DN merupakan organisasi yang tergabung dalam Gebrak.

Baca juga: Bamsoet: Badan Pengkajian MPR Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Gebrak sendiri merupakan aliansi gerakan rakyat yang beranggotakan beberapa elemen, mulai dari buruh hingga mahasiswa, antara lain Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Kemudian, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LMND DN, BEM Jentera, Federasi Mahasiswa Kerakyatan, hingga Sekolah Mahasiswa Progresif.

Arira menambahkan, demonstran tetap memilih turun ke jalan meskipun diakui rentan akan penularan Covid-19.

Kenekatan itu dipicu DPR dan pemerintah yang ngotot melanjutkan pembahasan beleid kontroversial tersebut.

Dia pun menegaskan, RUU Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi negara karena banyak memuat pasal yang merugikan masyarakat.

Untuk itu, Gebrak mendesak pemerintah dan DPR sebaiknya fokus memulihkan daya beli rakyat di tengah kemerosotan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi.

"Memulihkan daya beli rakyat tidak cukup dengan bantuan Rp 600.000, tetapi butuh jaminan kepastian kerja dan perlindungan sosial," kata dia.

Baca juga: Buruh Minta Pemerintah dan DPR Telaah Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Di sisi lain, kehadiran RUU Cipta Kerja juga diyakini akan menjadi salah satu pelopor menurunnya daya beli rakyat.

Karena aturan tersebut dirancang dengan menjauhkan kepastian kerja dan memunculkan kerja dengan upah murah.

"Kami akan terus berjuang bersama gerakan rakyat lain untuk menjegal RUU Cipta Kerja agar tidak diundangkan," kata dia.

"Kami mengundang seluruh elemen rakyat untuk berlawan menolak RUU Cipta Kerja yang memiskinkan lintas generasi dan rakyat luas," sambung Arira.

Penulis: Achmad Nasrudin YahyaEditor: Fabian Januarius Kuwado

Artikel Asli