Update browser Anda

Browser yang digunakan merupakan versi lama dan sudah tidak didukung lagi. Kami menyarankan Anda mengupdate browser Anda untuk pengalaman yang lebih baik.

Jubir Jokowi: Pemerintah Segera Jawab 12 Tuntutan BEM SI

Bisnis.com Dipublikasikan 13.15, 22/10 • Akbar Evandio
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Senin (27/9/2021). Aksi demonstrasi itu menuntut pembatalan pemecatan 56 pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada 30 September mendatang. Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Jubir Presiden Jokowi meyebut pemerintah segera menjawab 12 tuntutan BEM SI. Jawaban itu masih diolah.

Bisnis.com, JAKARTA -  Juru Bicara Presiden Joko Widodo, RI Fadjroel Rachman menyampaikan pemerintah akan segera menjawab 12 tuntutan yang disampaikan oleh BEM SI.

Fadjroel mengatakan, saat ini Kantor Staf Presiden (KSP) dan Istana sedang mengolah jawaban dari tuntutan tersebut.

"Kami mendengar apa yang disampaikan oleh mahasiswa sudah diterima oleh Pak Moeldoko dari KSP. Dan saya dengar memang sekarang sedang diolah jawaban-jawabannya terhadap tuntutan mahasiswa tersebut," katanya di Istana Negara, Jumat (22/10/2021).

Dia menyebut, pemerintah mengapresiasi segala bentuk kritikan dan berterima kasih atas tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa pada aksi demonstrasi belum lama ini.

Sekadar catatan, massa aksi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk '7 Tahun Jokowi Mengkhianati Rakyat' pada Kamis (21/10/2021).

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan 12 tuntutan kepada pemerintah yang diterima langsung oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Mereka kemudian mengultimatum Jokowi segera merespons tuntutan tersebut dalam waktu 3x24 jam.

Fadjroel menyebut, selama ini pemerintah mendengar seluruh masukan maupun kritik dari mahasiswa maupun masyarakat umum. Kritik itu, ujarnya, sebagai salah satu unsur wajib pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan.

"Pemerintah dalam buat kebijakannya itu harus dan wajib dikritik. Supaya betul-betul keputusannya berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat," katanya.

Terkait aksi demonstrasi kemarin, Fadjroel mengaku pemerintah menyambut baik. Menurutnya, aksi demonstrasi itu membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Jadi kami ingin katakan bahwa adanya demonstrasi dari semua pihak, kritik, kami ingin katakan bahwa demokrasi di Indonesia tetap berjalan dan sedang baik-baik saja. Karena kalau tidak ada kritik, demokrasi tidak berjalan di republik ini," tambah Fadjroel.

Artikel Asli