YLKI Minta Pemerintah Larang Penjualan Kartu Perdana Arab Saudi ke Calon Jemaah Haji

Merdeka.com Dipublikasikan 07.00, 21/07/2019
haji. REUTERS
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah Indonesia untuk melarang penjualan kartu perdana operator Arab Saudi pada jemaah haji Indonesia. Salah satu alasannya ialah karena akan menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah Indonesia untuk melarang penjualan kartu perdana operator Arab Saudi pada jemaah haji Indonesia. Salah satu alasannya ialah karena akan menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.

"Terkait hal itu, saya telah menerima pertanyaan jurnalis, terkait tidak berfungsinya kartu perdana calon jemaah. Oalah, ternyata kartu perdana tersebut berasal dari operator telko Arab Saudi yang berjualan kartu perdana di Indonesia, via agen travel haji atau umroh," tutur Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi Minggu (21/7).

Tulus menjelaskan, meski Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) tidak melarang perihal regulasi telko di Indonesia, namun pihaknya menilai penjualan kartu perdana Arab tersebut berpotensi merugikan konsumen, atau bahkan negara.

"Merugikan konsumen mengingat, jika ada gangguan pelayanan para jemaah haji tidak bisa melakukan komunikasi atau komplain ke operator Arab Saudi tersebut. Baik karena kendala bahasa, wawasan, dan atau kendala teknis lainnya," ujarnya.

"Selain itu, penjualan ini berpotensi merugikan negara karena ada potensi pendapatan pajak yang hilang. Oleh karenanya, ini juga berpotensi melanggar Undang-Undang tentang Perdagangan," tambah dia.

Oleh sebab itu, Tulus menegaskan, YLKI mendesak agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan larangan penjualan kartu perdana operator telekomunikasi Arab Saudi di Indonesia.

"Itu karena merugikan calon jemaah haji sebagai konsumen bahkan merugikan negara," paparnya.

Reporter: Bawono Yadika

Sumber: Liputan6.com

Artikel Asli