Viral, Jamu Baguna Antivirus Korona PDIP, Kader Partai Diminta Produksi

Trending Now! Dipublikasikan 02.59, 20/03

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Sundari mengunggah sebuah edaran untuk memproduksi jamu anti virus korona. 

Dalam edaran tersebut DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, pada poin ketiga mereka memberi instruksi BAGUNA untuk membuat minuman jamu tradisional sebagai upaya mencegah virus korona. Jamu tersebut terdiri dari jahe, kunyit, kencur, gula aren. Disebutkan bahwa rempah-rempah ini mengandung curcumin yang merupakan anti virus.

Selain itu, mereka juga menginstruksikan untuk memberikan telur rebus kepada masyarakat karena mereka beranggapan bahwa putih telur mengandung imonoglobulin yang berfungsi sebagai daya tahan tubuh. Menariknya, Eva Sundari juga mengunggah gambar satu botol berwarna coklat yang bertuliskan “JAMU BAGUNA, ANTI VIRUS CORONA”. 

Dalam cuitannya Wanita asal Nganjuk tersebut menandai sejumlah pimpinan daerah yang berasal dari partai PDIP seperti Walikota Semarang Hendrar Prihadi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Lampung Parosil Mabsus, serta Walikota Surabaya Tri Rimaharini. Eva meminta para pemimpin daerah tersebut untuk mengikuti arahan sesuai standar nasional maupun standar dari Lembaga kesehatan dunia. 

Diakhir twitnya Eva juga memanjatkan doa agar Gubernur Jawa Tengah segera membuat pabrik jamu itu. 

Silahkan tracing para pimda PDIP @hendrarprihadi @ganjarpranowo @parosil_mabsus, ibu Risma dll. Semua ikut SE DPP PDIP agar berbuat maks sesuai standard nas maupun WHO. Baguna PDIP bagi jamu dan telur gratis. Mari berdoa spy gub Jateng segera bikin pabrik ADP asap pic.twitter.com/0Mhn96IrHf

— Eva K Sundari (@evndari) March 20, 2020

Eva Kusuma Sundari merupakan politikus PDIP, ia pernah menjadi dosen di salah satu universitas. Eva juga aktif dalam kegiatan Lembaga swadaya masayarakat. Eva sempat masuk dalam Komisi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Komisi XI) DPR-RI.