Upacara Piodalan di Bantul "Dibubarkan" Warga, Ini Duduk Perkaranya

Kompas.com Dipublikasikan 08.34, 14/11/2019 • Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma
KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA
Pemangku Padma Buwana, Utiek Suprapti (baju putih) saat menemui wartawan dikediamanya Dusun Mangir Lor, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Upacara Piodalan yang digelar Paguyuban Padma Buwana di rumah Utiek Suprapti di Dusun Mangir Lor, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul mendapat protes dari sekelompok oknum warga.

Akibatnya upacara Piodalan yang seharusnya dua sesi terpaksa hanya berjalan satu sesi.

Seorang saksi mata yang datang untuk mengikuti upacara Piodalan, Setiaji mengatakan, ia tiba di rumah Utiek Suprapti pada Senin (11/11/2019) malam.

"Ini untuk peringatan Ki Ageng Mangir atau Odalan jadi Odalan itu peringatan. Tujuannya mendoakan leluhur, Ki Ageng Mangir dan NKRI," ujar Setiaji saat ditemui di rumah Utiek Suprapti, Selasa (12/11/2019) malam.

Baca juga: Pulang ke NTT, 28 Ekor Kura-Kura Leher Ular Akan Disambut Upacara Adat

Pada Senin (11/12/2019) malam sekitar pukul 10.00 WIB, Utiek Suprapti diminta datang ke Polsek Pajangan.

Utiek diminta memberikan penjelasan terkait dengan kegiatan di rumahnya. Saat itu, Setiaji turut menemani ke Polsek Pajangan.

Sebab, ada beberapa warga yang datang ke Polsek Pajangan yang meminta acara ini dibatalkan.

Alasan permintaan itu, karena kegiatan tidak ada izin, selain itu melakukan kegiatan keagamaan di rumah.

"Sebenarnya acaranya itu, kalau orang Jawa itu seperti memperingati 1000 hari atau 1000 tahun, kan enggak apa apa. Ya istilahnya peringatan haul," tuturnya.

Acara Piodalan, lanjutnya, ada dua ritus. Pertama, dipimpin oleh Pendeta Budha Kasogatan Romo Wira dan kedua secara Hindu yang dipimpin oleh Resi Begawan Manuaba.

"Langka ini Kasogatan, yang di Borobudur itu kan Budha Tailand, atau Budha Tibet, kalau ini Kasogatan itu Budha Jawa," jelas Setiaji.

Kegiatan upacara dimulai pukul 14.00 WIB. Sampai dengan pukul 12.30 WIB tidak ada masalah.

Namun, sekitar pukul 15.00 WIB, ada beberapa warga berdiri di jalan meminta orang-orang yang datang untuk kembali.

"Cuma empat, enam orang, terus polisi makin banyak yang datang. Mereka (beberapa warga) mulai teriak-teriak, ada orang yang datang diusir, tidak masuk ke sini, hanya di jalan, diperempatan," ungkapnya.

Baca juga: Gubernur Olly dan Wakilnya Bakal Hadir Saat Upacara Adat Tulude

Bahkan, saat Resi Begawan Manuaba datang, oleh beberapa oknum warga diminta berhenti. Mereka lantas meminta Resi Begawan untuk kembali.

"Saya bilang ke Bu Kapolsek, ini Begawan sepuh (tua), tolong diamankan. Lalu diamankan dibawa ke rumah ini (rumah Ibu Utiek)," urai Setiaji.

"Tidak ada perusakan, hanya disuruh pulang saja," katanya lagi.

Akhirnya, kegiatan upacara Piodalan hanya berjalan satu sesi dalam tradisi Budha Kasogatan. Sedangkan tradisi Hindu tidak jadi dilaksanakan.

"Warga teriak-teriak terus Polisi menyampaikan ke kita. Terus meminta agar dihentikan dari pada semakin tidak kondusif, biar aman, tidak ada kerusuhan," ucapnya.

Menurutnya yang datang untuk mengikuti upacara Piodalan ini kurang lebih 40 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka yang datang ke acara Piodalan juga lintas agama. Sebab, ini acara peringatan Ki Ageng Mangir.

Sementara itu, Pemangku Padma Buwana, Utiek Suprapti menuturkan kegiatan upacara Piodalan atau peringatan ini digelar setiap tahun.

"Ini itu acara intern, keluarga," urainya.

Alasan beberapa oknum warga menolak, menurutnya, karena belum ada izin sebagai tempat ibadah maupun izin kegiatan.

Perempuan kelahiran Dusun Mangir Lor,  Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul ini menceritakan, dirinya dari dulu sudah berusaha untuk mendapatkan izin guna mengelar upacara Piodalan. Namun, selalu gagal mendapatkan tanda tangan pada tingkat dukuh.

"Selama ini saya mengurus seperti ini (izin) itu tidak sebentar, sudah berjalan sembilan tahun. Kalau di tingkat bawah lancar saja," ujarnya.

Atiek mengungkapkan, aktif di Majelis Kepercayaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap ada pembinaan yang dihadiri oleh 5 dinas, dirinya selalu menyampaikan meminta dibantu sosialisasi. Namun tidak pernah terealisasi.

"Di forum itu saya selalu "matur" yang dihadiri tim pakem yang terdiri dari 5 dinas, Depag, Kebudayaan, Kejaksaan, Kesbangpol. Saya padahal hanya minta difasilitasi sosialisasi tentang keberadaan kami, tetapi hanya dijanjikan," bebernya.

Khusus untuk acara pada Selasa (12/11/2019), Utiek menyampaikan sudah mencari izin. Surat izin tersebut juga sudah ditandatangani oleh RT setempat.

"Saya punya bukti otentik yaitu tanda tangan tetangga kanan kiri saya dan sudah ditandatangani Bapak RT, ini buktinya," ungkapnya sembari menunjukan surat ijin

Selama ini, lanjutnya, dirinya berhubungan baik dengan warga. Setiap tetangga ada acara, Utiek selalu datang untuk membantu.

"Hubungan dengan warga baik. Agama saya Hindu, dan kalau tetangga ada pengajian Saya pasti datang membantu mempersiapkan," urainya.

Sementara itu, Kapolres Bantul AKBP Wachyu Tribudi Sulistiyono saat dikonfirmasi menuturkan tidak ada yang membubarkan kegiatan di rumah Utiek Suprapti.

"Yang jelas kegiatan upacara di sana dilaksanakan sampai dengan selesai. Kita tunggu kegiatan sampai selesai, lalu kita sampaikan kalau ada warga yang mempertanyakan," ungkapnya.

Baca juga: Diyakini Sebagai Raja Air, Buaya Mati Dikubur dengan Upacara Adat

Kepolisian dan TNI berada di lokasi, lanjutnya, untuk mengamankan, baik dari pihak Utiek Suprapti maupun yang datang dan dari pihak masyarakat, supaya tidak terjadi konflik.

Menurutnya, alasan warga setempat keberatan dengan kegiatan tersebut karena masih meragukan lokasi di sana sebagai tempat ibadah, maupun sebagai tempat pelaksanaan, kepercayaan maupun keagamaan.

Selain itu, warga juga mempertanyakan mengenai izin kegiatan keagamaan tersebut.

Rencananya, pada Minggu depan, pihaknya akan mengundang FKUB, Kemenag maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Paguyuban Padma Buwana.

Di dalam rapat ini nantinya juga akan mengundang pihak dari Utiek Suprapti agar bisa menjelaskan terkait dengan Paguyuban Padma Buwana.

"Apa langkah yang diambil termasuk hasil rapat seperti apa supaya kita ada petunjuk untuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di tempat tersebut supaya tidak terjadi konflik dengan masyarakat," tandasnya.

Terkait kejadian saat upacara Piodalan, Pemerintah Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul mengeluarkan keterangan tertulis.

Keterangan tertulis ini ditandatangani oleh Lurah Desa Sendangsari Irwan Susanto.

Beberapa hal dalam keterangan tertulis tersebut menyampaikan bahwa :

Malam sebelum acara Doa leluhur/piodalan/haul digelar telah terjadi pertemuan antara pihak penyelengara acara, warga desa dengan pihak Kepolisian di kantor Polsek Pajangan. Hasil kesepakatan di kantor Polsek adalah acara itu belum mendapatkan izin pelaksanaan sehingga dianggap tidak ada acara pada hari Selasa (12/11/2019).

Sejauh ini pihak penyelanggara belum mengajukan izin mengenai pelaksanaan acara itu melainkan hanya melampirkan surat pemberitahuan rencana kegiatan.

Situasi yang terjadi pada 12 November 2019 di Dusun Minggir, Desa Sendangsari, sama sekali tidak berkaitan dengan masalah agama, atau aliran kepercayaan yang diyakini sekelompok peserta acara.

Sama sekali tidak benar telah terjadi pengepungan tempat acara oleh warga Desa Sendangsari. Yang terjadi adalah beberapa warga memberitahukan kepada calon peserta acara bahwa hari itu tidak ada acara sebagaimana mereka rencanakan karena belum memiliki izin pelaksanaan acara.

Kenapa izin belum diberikan, hal itu berkaitan dengan proses komunikasi dan sosialiasi yang belum sepenuhnya dilakukan terlebih dulu oleh kelompok agama atau aliran kepercayaan kepada warga Dusun Mangir khususnya dan Desa Sendangsari umumnya.

Pemerintah Desa Sendangsari, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Pajangan, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Pajangan, dan tokoh masyarakat sudah beberapa kali membangun komunikasi dan mengimbau agar penyelengara acara melakukan sosialiasi dan berkomunikasi dengan warga selama beberapa tahun ini dan belum dilaksanakan sebagaimana disarankan para pihak. Belum adanya komunikasi dan sosialisasi inilah yang menjadi alasan acara itu belum mendapat ijin pelaksanaan.

Isu yang menyebut warga Desa Sendangsari melakukan tindakan intoleran adalah sangat tidak mendasar. Sebaliknya, Desa Sendangsari dan Pemerintah Desa Sendangsari adalah desa yang memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap keberagaman agama dan kepercayaan yang hidup dan berkembang pada kehidupan masyarakat.

Respon yang diberikan warga setempat murni berkaitan dengan proses perizinan yang harus dimiliki oleh penyelengara acara terkait dengan bentuk acara yang akan dilaksanakan. Proses seperti ini berlaku sama kepada semua kelompok agama dan kepercayaan yang akan melaksanakan acara yang berkaitan dengan upacara agama dan kepercayaan.

*Dengan ini memberikan klarifikasi bahwa tidak benar sama sekali telah terjadi tindakan intoleran yang dilakukan warga Desa Sendangsari terhadap pelaksanaan acara doa leluhur yang sedianya akan digelar Paguyuban Padma Buwana. *

Seluruh bagian peristiwa yang terjadi adalah murni sebagai reaksi atas belum terpenuhinya norma adat yang berlaku di masyarakat yaitu "kulo nuwun" (sosialisasi yang menyeluruh tentang paguyuban dan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan), prosedur perizinan kegiatan, dan pendirian rumah ibadah di Desa Sendangsari yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara hukum.

Penulis: Kontributor Yogyakarta, Wijaya KusumaEditor: Khairina

Artikel Asli