Ternyata, Ini Penyebab Penyerapan Anggaran Kementerian Kesehatan Rendah

Liputan6.com Dipublikasikan 04.56, 16/07 • Dwi Aditya Putra
Menkes dan Dirut BPJS Kesehatan Rapat dengan DPR
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Rapat membahas polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan penyaluran anggaran di kementerian Kesehatan dilakukan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangan risiko moral atau moral hazard. Hal itu yang menjadi penyebab penyerapan anggaran rendah. 

"Kita juga hati-hati sekali karna kita menyangkut moral hazard kami pegang teguh karna ini kan penyerapannya berbeda," kata Menkes di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Sebetulnya penyerapan anggaran yang rendah mengindikasikan bahwa pasien dan korban meninggal akibat Covid-19 tidak begitu besar. Sehingga penyarapan dilakukan pihaknya pun tidak begitu optimal.

"Kalo penyerapan kurang kan berarti pasiennya sedikit, santunan juga kalau penyerapan kurang berarti yang meninggal sedikit untuk nakes ya itu berbeda jadi kalo banyak seakali yang sakit juga banyak yang meninggal juga banyak (penyerapannya)," katanya.

Dia melanjutkan, anggaran untuk tenaga kesehatan sendiri sebetulnya terbagi menjadi dua yakni di daerah dan pusat. Di mana insentif nakes di Pusat sebesar Rp 1,9 triliun yang diverifikasi melalui Kemenkes. Sementara untuk di daerah mencapai Rp 3,7 triliun yang terverifikasi di daerah itu sendiri.

"Kami akan berusaha dan berjuang supaya penyerapan anggaran tetap bisa terserap dengan baik namun tidak ingin lapeas dari akuntabilitas dan efeketivitas anggaran," tandas Terawan.

Sentilan DPR

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri) dan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris (kanan) saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Rapat membahas polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan. (Liputan6.com/JohanTallo)

Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dolfie Ofp mempertanyakan kinerja Kementerian Kesehatan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, serapan anggaran yang masih minim membuat kinerja kementerian yang dipimpin Terawan Agus Putranto belum begitu optimal.

Dia menyebut, penyerapan anggaran kesehatan baru mencapai Rp 4,4 triliun atau 5,1 persen dari total anggaran sebesar Rp 87,5 triliun. Padahal penanganan kesehatan ini sangat penting karena dampak dari pandemi menjalar ke mana-mana.

"Kita ingin tahu kenapa dikasih anggaran Rp 87,5 triliun penyerapannya hanya 5 persen atau sekitar Rp 4 triliun," tanya Dolfie di ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta.

Sumber: Merdeka.com

Artikel Asli