Target BPJPH: 5 Tahun ke Depan, Semua Produk Makanan dan Minuman Halal

kumparan Dipublikasikan 12.44, 16/10/2019 • Michael Agustinus
Seorang pekerja menyiapkan makanan di Kedai Yong Bengkalis yang sudah mengantongi sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Foto: ANTARA FOTO/FB Anggoro

Pemerintah mulai menetapkan kewajiban sertifikasi halal per 17 Oktober 2019 untuk segala jenis produk, mulai dari produk olahan (pangan, obat, kosmetika), rumah potong hewan, hingga restoran dan pedagang kaki lima.

Penerbitan sertifikasi halal itu nantinya akan jadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Proses sertifikasi produk akan dilakukan dalam beberapa tahapan. Dalam 5 tahun ke depan, BPJPH menargetkan seluruh produk makanan dan minuman akan bersertifikat halal.

“Untuk makanan dan minuman, lalu nanti kemudian mungkin kosmetik, ada lagi untuk obat masih dibicarakan. Itu maksudnya mulai besok 17 oktober 2019 sampai 2024 harapan kita untuk semua produsen minuman dan makanan sudah bersertifikasi halal,” ujar Staf BPJPH Kementerian Agama, Hartono, saat dihubungi kumparan, Rabu (16/10).

Hartono mengemukakan, makanan dan minuman memang jadi prioritas BPJPH. Sebab, dua produk itu yang langsung bersentuhan dengan rakyat.

“Karena itu sesuatu yang saling bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dari orang miskin dan kaya pasti makanan dulu, bukan kosmetik dulu, sesuatu yang vital dan urgent,” ujar Hartono.

Hartono menegaskan, sertifikasi halal ini memainkan peran penting. Tujuannya supaya masyarakat mengetahui dan mendapat jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar halal.

“Produk dari tukang bakso sampai perusahaan besar itu harus ada sertifikasi halal, kenapa? Karena halal itu perintah agama. Jadi tidak boleh orang berusaha menipu konsumen soal halal, halal itu vital, kalau tidak halal itu bisa salat tidak diterima. Itu kan suatu yang fundamental, jadi negara harus menjelaskan kalau halal ya halal, kalau tidak ya tidak,” kata Hartono.

Alur Permohonan Sertifikat Halal. Foto: Dok. Kemenag

Selain itu, sertifikasi halal ini juga penting untuk menjaga eksistensi produk Indonesia di tengah ketatnya persaingan integrasi ekonomi dengan negara-negara ASEAN atau yang dikenal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Kedua, kita bicara masalah ekonomi global, kita ini kan masuk MEA, MEA itu merupakan suatu pasar bebas untuk ASEAN. Misalnya ya, masyarakat kita sudah sadar untuk mengonsumsi produk halal sementara produk UKM kita belum halal dan muncul produk UKM dari negara lain yang sudah halal. Masyarakat pastinya akan memilih produk halal,” ujar Hartono.

“Nah kalau kita tidak membina UKM kita, UKM kita akan meninggal, apalagi Indonesia adalah pasar produk halal terbesar di dunia,” tutup Hartono.

Artikel Asli