Tak Singgung Pemberantasan Korupsi, RUU Cipta Kerja Diragukan Mampu Tarik Investasi

Merdeka.com Dipublikasikan 04.11, 15/08

                ilustrasi korupsi. ©2013 merdeka.com/muhammad luthfi rahman
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai pesimis kemampuan RUU Cipta Kerja dalam menggeliatkan sektor investasi. Mengingat pangkal masalah dari seretnya investasi di Indonesia ialah akibat faktor korupsi bukan kesulitan perizinan atas regulasi.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai pesimis kemampuan RUU Cipta Kerja dalam menggeliatkan sektor investasi. Mengingat pangkal masalah dari seretnya investasi di Indonesia ialah akibat faktor korupsi bukan kesulitan perizinan atas regulasi.

"Sebetulnya masalah investasi bukan soal aturan kesulitan regulasi. Tapi korupsi, ini juga sesuai temuan oleh beberapa lembaga riset. Sehingga manfaat RUU Cipta Kerja tidak akan berdampak," jelasnya dalam diskusi virtual, Sabtu (15/8).

Asfinawati mengatakan untuk menggeliatkan sektor investasi di dalam negeri, seharusnya pemerintah lebih tegas dalam upaya pemberantasan korupsi. Ironisnya dalam hal ini pemerintah dianggap bersikap sebaliknya yang justru membuka ruang adanya potensi tindak korupsi.

"Dimana saat ini, di masa pemerintahan Jokowi ada upaya pelemahan KPK. Seperti revisi UU KPK. Sehingga pemberantasan korupsi dilemahkan," paparnya.

Selain itu, mengangkat orang-orang yang bermasalah menjadi pegawai lembaga rasua tersebut dianggap menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia." Ini kan jelas memilh orang-orang bermasalah, kemudian di taruh di KPK," imbuh dia.

Oleh karena itu, ia menilai kehadiran RUU Cipta Kerja dalam rangka menggenjot sektor investasi tidak akan membawa kontribusi berarti. Mengingat korupsi yang dianggap sebagai penghambat utama investasi tak diperangi.

"Akhirnya kita ingin tahu, persoalan mendasar dari investasi. Tidak akan kunjung selesai," tutupnya.

Korupsi Akar Masalah Investasi

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Nur Hidayati, mengatakan korupsi menjadi penyebab utama investor enggan berinvestasi di Indonesia. Bukan regulasi.

"Data dari WEF (World Economic Forum) tahun 2017, nah nomor satu yang dikeluhkan itu masalah korupsi," tegas dia di kawasan senayan, Jakarta, Sabtu (22/2).

"Korupsi menyebabkan investasi tidak bergerak secara progresif," imbuh dia.

Upaya pemerintah yang tengah fokus menggenjot sektor investasi, melalui kemudahan berusaha dalam draf omnibus law, WALHI menilai tidak tepat.

"Semua hal ditinjaunya dari aspek hukum dan regulasi, padahal aspek substansinya (pemberantasan korupsi) tidak terlihat," pungkas dia.

Hal senada juga diungkapkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, menyebut Bank Dunia menyoroti pemberian kemudahan izin berusaha yang tercantum dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pengambilalihan kewenangan izin usaha dari pemerintah daerah oleh pemerintah pusat di kritisi Bank Dunia.

Hal itu tercantum dalam laporan perekonomian Indonesia yang dirilis Juli 2020 dalam judul Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recovery. Terdapat beberapa klausul dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang berpotensi merugikan ekonomi Indonesia, salah satunya ketentuan tentang perizinan.

Dalam aspek perizinan, Bank Dunia menyoroti klausul yang tidak lagi mengkategorikan usaha farmasi, rumah sakit, pendirian bangunan sebagai kegiatan berisiko tinggi, termasuk juga relaksasi syarat-syarat perlindungan lingkungan yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat.

"Secara umum, World Bank menilai kegiatan usaha yang selama ini terhambat oleh perizinan, sesungguhnya bukanlah dalam aspek regulasi, melainkan oleh korupsi dan rumitnya proses administrasi perizinan," kata Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto.

Artikel Asli