THL-Perangkat Desa Siap Terima Subsidi Gaji

Manado Post Diupdate 04.02, 10/08 • Dipublikasikan 11.02, 10/08 • MPID
THL-Perangkat Desa Siap Terima Subsidi Gaji

MANADOPOST.ID—Para pekerja di Sulawesi Utara (Sulut) yang tercover dalam BPJS Ketenagakerjaan bakal terbantukan di masa pandemi Covid-19. Pasalnya Kementerian Ketenagakerjaan, siap menjalankan program subsidi gaji bagi pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta.

Dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut Erny Tumundo, sasaran dari program tersebut adalah tenaga kerja yang upahnya di bawah Rp5 juta.

“Jadi termasuk dalamnya ada pekerja swasta, Non ASN, dan aparatur desa non ASN,” katanya kepada Manado Post, Minggu (9/8) kemarin.

Dijelaskan Tumundo, subsidi gaji yang akan diberikan selama empat bulan ini merupakan perluasan stimulus bantuan sosial (bansos) yang bertujuan meningkatkan daya beli dan perekonomian pekerja beserta keluarganya yang karena Covid-19 berkurang pendapatannya.

“Subsidi gaji diberikan sebesar 600 ribu per bulan selama empat bulan dan disalurkan dua bulan sekali. Saat ini kami sedang menunggu Permenaker,” jelas dia.

Menurut Tumundo, rencananya subsidi ini akan diberikan per 1 September nanti. Dikatakannya, ini sudah dalam tahap sosialisasi dan pengumpulan data. Di mana masing-masing pekerja wajib melaporkan, nama lengkap, NIK, No rekening dan nama bank serta no email.

“Mudah-mudahan minggu ketiga Agustus data-data sudah terhimpun. Karena data tersebut akan dikirim ke BPJS Ketenagakerjaan Pusat. Selanjutnya diverifikasi kembali. Yang berhak mendapatkan subsidi akan dikirimkan kembali ke daerah yaitu ke BPJS Ketenagakerjaan di daerah masing-masing. Dan yang akan menerima subsidi hanya pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya lagi.

Diketahui program subsidi ini, Kementerian Keuangan telah menganggarkan dana sekira Rp 33,1 triliun. Tumundo pun menyayangkan masih ada kabupaten/kota di Sulut yang belum mengikutsertakan THL atau perangkat desa ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Sangat disayangkan masih ada daerah yang belum mengikutkan THL-nya dan perangkat desa ke BPJS Ketenagakerjaan. Padahal tim kami sudah berulang kali turun sosialisasi bahkan sudah ada edaran gubernur dan imbauan gubernur,” sebut Tumundo.

Lanjut dia, sejak tahun 2017 Pemprov Sulut dalam hal ini Gubernur Olly Dondokambey sudah mengeluarkan Pergub dan surat edaran kepada bupati dan wali kota se Sulut.

“Ada daerah yang THL-nya belum dicover BPJS semisal Kabupaten Minahasa Selatan. Ada daerah yang baru akan mengcover perangkat desanya tapi belum juga sampai saat ini. Padahal imbauan sudah ada,” bebernya.

Dari data yang didapat di Disnakertrans masih ada sekira tujuh kabupaten/kota di Sulut yang belum melindungi para pekerja non ASN dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dan para perangkat desa/kelurahan non ASN tinggal empat Kabupaten/Kota yang tak kunjung mengcover BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu daerah yakni Kota Manado.(cw-01/gel)

Artikel Asli