Sri Mulyani: Pengadaan Vaksin dan Penanganan Covid-19 di 2021 Sebesar Rp25,4 Triliun

Bisnis.com Dipublikasikan 10.37, 14/08 • Edi Suwiknyo
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat tiba di depan Ruang Rapat Paripurna I untuk menghadiri Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Bisnis/Arief Hermawan P
Pengadaan vaksin saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah karena keberadaan vaksin akan berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan penyebaran Covid-19.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan mengalokasikan anggaran kesehatan senilai Rp25,4 triliun yang sebagian akan digunakan untuk pengadaan vaksin virus Corona atau Covid-19.

Pengadaan vaksin saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah karena keberadaan vaksin akan berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan penyebaran Covid-19.

"Tahun depan meskipun akan pulih tapi tergantung pada penanganan Covid. Displin masyarkaat dan ketersediaan vaksin dan penemuaan vaksin," kata Sri Mulyani, Jumat (14/8/2020).

Pernyataan Sri Mulyani ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah terkait pengadaan vaksin yang disampaikan belum lama ini. Sri Mulyani, dalam sebuah kesempatan menegaskan pemerintah akan mendukung pengadaan vaksin Covid-19 dalam bentuk anggaran untuk tahun ini dan tahun depan.

Sri Mulyani menuturkan pihaknya telah meminta satuan tugas Covid-19 untuk koordinasi pengadaan Covid-19. Dalam rapat terakhir, satuan tugas tengah mendata lembaga mana saja yang akan menghasilkan vaksin, jumlah produksinya dan harganya, serta jumlah kebutuhan pada 2020 dan 2021.

"Kita akan terus mendukung mereka untuk menghasilkan vaksin Indonesia," ungkap Sri Mulyani 

Adapun, satuan tugas telah mendata Bio Farma akan mengadakan vaksin Covid-19 melalui dua jalur, yakni jalur kerja sama dengan China dan melalui payung Gates Foundation.

Selain itu, ada perusahaan swasta Kalbe Farma yang juga melakukan kerja sama dengan pihak dari China dan lembaga riset Eijkman yang didukung oleh Kemenristek. Vaksin Eijkman tersebut diberi nama vaksin Merah Putih.

Sri Mulyani memperkirakan kebutuhan vaksin ini akan sangat banyak dan proses pengadaannya akan sangat rumit, terlebih lagi vaksin harus dijalankan dalam lebih dua tahapan.

Oleh karena itu, dia menuturkan pihaknya telah mencadangkan anggaran tahun ini dari anggaran Kementerian Kesehatan yang tidak terserap dan memasukan anggaran khusus dalam APBN 2021.

Namun, dia enggan mengungkapkan berapa nilainya karena belum ada harga pasti terkait dengan vaksin tersebut. "Kita cadangkan saja berdasarkan estimasinya," tegasnya.

Namun, Sri Mulyani mencatat usulan terbaru di bidang kesehatan mencapai Rp23,3 triliun, sebagian akan dipakai untuk pengadaan vaksin. Sisanya, pemerintah akan perpanjangan insentif bagi tenaga kesehatan, perluasan pemberian insentif bagi tenaga non-kesehatan dan tambahan dukungan bagi rumah sakit.

Artikel Asli