Sri Mulyani Ingin Dana Haji Rp90 Triliun untuk Menutupi Defisit BPJS? Ini Cek Faktanya

Medcom.id Dipublikasikan 08.54, 19/09/2019 • https://www.medcom.id
Tangkapan layar pemberitaan bohong. Fotomerdekaind.blogspot.com.

Sebuah situs menyerupai salah satu portal berita daring menurunkan artikel berjudul “Sri Mulyani Inginkan Dana Haji Rp 90 Triliun Untuk Menutupi Defisit BPJS”. Artikel itu tayang di situs merdekaind.blogspot.com.

Artikel itu lantas viral dan banyak diteruskan ke berbagai grup-grup percakapan WhatsApp. Artikel itu juga beredar di media sosial Facebook.

Pada paragraf pertama, disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan dana haji umat yang mencapai Rp 90 triliun dapat diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi, seperti portofolio surat utang negara (SUN) maupun pembangunan infrastruktur juga menutupi defisit anggaran BPJS. Disebutkan pula, Menkeu Sri Mulyani mendukung keinginan Jokowi untuk penggunaan dana tersebut.

Narasi:

Sri Mulyani Inginkan Dana Haji Rp 90 Triliun Untuk Menutupi Defisit BPJS

MERDEKA, Jakarta,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan dana haji umat yang mencapai Rp 90 triliun dapat diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi, seperti portofolio surat utang negara (SUN) maupun pembangunan infrastruktur juga menutupi depisit anggaran BPJS.

Permintaan ini mendapat dukungan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. “Dana haji adalah dana umat yang berencana naik haji, di mana mereka harus menunggu 7 tahun atau lebih. Dana haji dikelola secara profesional oleh lembaga dana haji supaya dana itu tidak berkurang sehingga umat bisa melaksanakan ibadah haji sesuai perencanaan,” jelas Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta.

Mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana, diakui Sri Mulyani tergantung pada lembaga dana haji. Namun pemerintah selama ini menyiapkan instrumen investasi yang dapat dipilih untuk dana haji tersebut, seperti SUN yang di dalamnya ada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

“Mereka bisa membeli SUN atau SBSN dari pemerintah karena dianggap investasi paling aman. Jadi hubungan pemerintah dan lembaga dana haji adalah secara profesional. Mereka mengelola dana haji dari masyarakat, dan pemerintah menyediakan instrumen,” terang Sri Mulyani.

“Investasi adalah pilihan. Tapi saya tekankan dana haji adalah dana umat yang harus dikelola secara hati-hati, transparan, dan akuntabel dengan menerapkan tata kelola yang baik. Tentunya juga harus bebas dari korupsi,” Sri Mulyani menambahkan.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto meminta kepada pemerintah untuk berdiskusi dengan DPR apabila ingin menggunakan dana haji untuk investasi sebelum mengambil keputusan.

“Jangan langsung ambil kesimpulan sebelum mengajak DPR dan umat bicara. Kan ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ormas Islam juga berkontribusi. Dana haji kan dana umat jadi harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk umat, karena masih ada pesantren, masjid madrasah yang kondisinya sangat memprihatinkan,” kata Yandri.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menilai dana haji umat yang mencapai Rp 90 triliun sebaiknya diinvestasikan di tempat aman sehingga menguntungkan seperti pembangunan infrastruktur. Dengan demikian hasil investasi yang aman dapat mensubsidi biaya haji yang diharapkan menekan ongkos.

“Kedua, dari sisi pengelolaan keuangannya. Paling penting di sini, bagaimana uang yang ada, dana yang ada bisa dikelola diinvestasikan ke tempat yang memberikan keuntungan yang baik. Sehingga dari keuntungan itu bisa dipakai untuk mensubsidi biaya sehingga nanti bisa lebih turun terus,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara.

Lebih lanjut ia menuturkan, skema pengelolaan haji seperti ini juga dilakukan oleh negara-negara lain seperti Malaysia.

“Ini yang kita lihat di negara-negara lain, misalnya untuk haji Malaysia caranya memang seperti ini. Saya kira nanti badan ini bisa melihat lah, bagaimana negara-negara lain, karena kita ini paling gede, hajinya paling banyak. Kalau pengelolaan dilakukan dengan baik saya kira ini akan memberikan keuntungan yang baik kepada siapa pun, terutama masyarakat yang mau pergi haji,” ujar dia.

Penelusuran:

Berdasarkan penelusuran, artikel asli itu pernah dimuat liputan6.com dengan judul “Sri Mulyani Ingin Dana Haji Rp 90 Triliun Masuk ke Surat Utang” pada Kamis, 27 Juli 2017. Hanya saja, di dalam yang ditayangkan liputan6.com tidak disebutkan dana haji untuk menutupi defisit BPJS.

Pihak Kementerian Keuangan melalui akun Twitter miliknya membantah kabar tersebut. Akun #UangKita atau @KemenkeuRI memberikan klarifikasi terkait artikel yang ditayangkan situs merdekaind.blogspot.com.

#InfoKeu

Harap #temankeu selalu waspada dan berhati-hati terhadap informasi yang beredar.

Berita ini tidak benar (HOAX) dan dipublikasikan oleh situs yg tidak kredibel. Pastikan informasi yg kamu dapatkan berasal dari situ resmi dan tepercaya.

@BpkhRi@Kemenag_RI#LawanHoax,” cuit akun @KemenkeuRI untuk mengklarifikasi artikel tersebut, Senin 16 September 2019.

Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan menunjukkan, beberapa klaim di atas menggunakan data dan fakta yang benar. Tapi, penyampaiannya mengarahkan pembaca ke tafsir yang salah.

Sumber:

https://merdekaind.blogspot.com/2019/09/sri-mulyani-inginkan-dana-haji-rp-90.html

Referensi:

  1. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3037747/sri-mulyani-ingin-dana-haji-rp-90-triliun-masuk-ke-surat-utang

2.https://twitter.com/KemenkeuRI/status/1173516869786931200

 

Artikel Asli