Sri Mulyani, Budi Karya, dan Basuki Berpeluang Kembali Jadi Menteri

kumparan Dipublikasikan 00.54, 21/10/2019 • Wiji Nurhayat
Presiden Joko Widodo bersama keluarga bersiap menuju tempat pelantikan presiden dan wakil presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10). Foto: Fahrian Saleh/kumparan

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah resmi dilantik sebagai orang nomor satu dan dua di Indonesia pada Minggu (20/10). Namun, Jokowi dan Ma’ruf hingga saat ini belum mengumumkan susunan menteri di kabinetnya.

Sejumlah menteri dari Kabinet Kerja yang dinilai memiliki kinerja yang baik selama ini dan berpeluang terpilih kembali dalam pemerintahan Jokowi jilid II.

Ada tiga nama menteri yang disebut-sebut akan dipertahankan Jokowi. Siapa saja mereka dan bagaimana rekam jejaknya? Berikut ini penjelasan dari sejumlah ekonom dan pakar kebijakan publik seperti dikutip, Senin (21/10).

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan di peluncuran Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional di Gedung Pancasila, Kemlu RI, Jakpus, Jumat (18/10/2019). Foto: Dok. Infomed Kementerian Luar Negeri

Sri Mulyani

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Indonesia Fajar B Hirawan mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani diprediksi akan dipertahankan oleh Jokowi. Menurutnya, Sri Mulyani berhasil membawa defisit APBN mengecil.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), defisit anggaran selama 2014 sebesar Rp 227,4 triliun atau sekitar 2,26 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Tahun berikutnya, defisit anggaran kembali meningkat menjadi Rp 287 triliun atau 2,8 persen dari PDB.

Di 2016, defisit anggaran mencapai Rp 307,7 triliun atau 2,46 persen dari PDB. Sementara di 2017, defisit anggaran mencapai Rp 345,8 triliun atau 2,57 persen dari PDB. Di tahun lalu, defisit APBN menurun menjadi Rp 287,9 triliun atau 1,72 persen dari PDB.

Adapun realisasi defisit APBN sejak Januari-Agustus 2019 sebesar Rp 199,1 triliun atau Rp 1,24 persen dari PDB.

"Laik dipertahankan, tapi itu kan hak prerogatif presiden. Dipertahankan atau diganti dengan sosok yang minimal sama dengan sosok Menkeu saat ini," ujar Fajar kepada kumparan.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menjelaskan, kebijakan Sri Mulyani sejalan dengan Nawacita Jokowi, yang berfokus membangun infrastruktur.

"Selama ini kita sering kesulitan memperoleh pendanaan infrastruktur, di bawah bu Sri Mulyani ini bisa lancar," katanya.

Apalagi, Sri Mulyani merupakan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, relasinya terhadap lembaga internasional tak perlu diragukan. Hal ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Tak kalah penting, lanjut Trubus, Sri Mulyani berhasil mereformasi birokrasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pegawai Kemenkeu yang terjerat OTT KPK juga dinilai tak sebanyak sebelumnya.

"Bu Sri Mulyani ini juga mampu melakukan koordinasi dengan kementerian lain sehingga tak mengalami kesulitan pendanaan. Reformasi birokrasi juga berhasil ya, lebih efisien, orang-orang pajak dan bea cukai saat ini bisa ditekan yang kena OTT KPK," kata Trubus.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Foto: Efira Tamara Thenu/kumparan

Budi Karya Sumadi

Nama selanjutnya yang diprediksi akan dipertahankan oleh Jokowi adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Di tangannya dia berhasil mempercepat pembangunan transportasi di Indonesia, sebut saja LRT Palembang hingga MRT Jakarta.

"Pak Budi yang menjadi partner paling pas untuk Pak Basuki terkait infrastruktur dan kebijakan perhubungan," Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah.

Saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Budi Karya mengaku siap saja jika dipertahankan oleh Jokowi. Budi Karya sudah punya rencana apa saja yang akan dia lakukan, terutama terkait dengan pengembangan angkutan massal perkotaan seperti LRT, MRT, dan BRT.

Kemudian, langkah selanjutnya yang dia lakukan yakni terkait dengan konektivitas yang lebih lebar.

"Kedua, makro, adalah konektivitas. Jadi ke Papua, ke Sulawesi, Maluku itu harus dicapai dengan satu kemudahan-kemudahan, baik dengan subsidi tol laut dan lain-lain," jelas Budi Karya.

Terakhir, dia akan membangun kawasan hub baik pelabuhan maupun bandara.

"Ketiga, menjadikan Indonesia sebagai hub sebagai contoh Tanjung Priok. Bandara Soekarno-Hatta kita jadikan hub internasional untuk penerbangan. Nah ,ini 3 tugas yang cukup menantang dan insyaallah dengan direction bahwa anggaran itu memang difokuskan pada kegiatan yang produktif untuk investment dan tourism," ujarnya.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat menghadiri wisudawan Universitas Pancasila di JCC Senayan, Selasa (1/10). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

*Basuki Hadimuljono *

Menteri lain yang diprediksi akan dipertahankan adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Sebagai pelaksana lapangan pengembangan infrastruktur, kinerja Basuki dinilai cukup baik dalam memastikan pembangunan berlangsung secara cepat.

"Ini menteri yang irit bicara dan gayanya eksekutor. Gak neko-neko tapi sesuai semangat Jokowi, kerja, kerja, kerja!" kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira.

Basuki dinilai memiliki kriteria sosok pemimpin yang kredibel. Kerja sama lintas kementerian dan lembaga pemerintahan lain juga bisa dijalankan dengan baik. Dia pun dinilai sukses menginisiasi pembangunan jalan tol yang mangkrak hingga menyukseskan program sejuta rumah.

Artikel Asli