Resesi mengintai Indonesia di bulan September: apa penyulutnya dan akibatnya

The Conversation Indonesia Dipublikasikan 03.13, 12/08/2020 • The Conversation

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini terjerembab ke minus 5,3%, ini berarti jika Indonesia kembali mencatat penurunan pada triwulan ketiga maka bangsa ini resmi mengalami resesi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan resesi terjadi apabila ekonomi sebuah negara mengalami kontraksi hingga turun ke level negatif selama dua triwulan berturut-turut atau enam bulan.

Penyebab resesi

Resesi di Indonesia bisa terjadi karena kombinasi faktor domestik dan eksternal.

Salah satu faktor domestik penyebab resesi adalah melemahnya permintaan masyarakat karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“PSBB memang membuat aktivitas produksi dan konsumsi turun dan memperlemah daya beli masyarakat, tapi memang harus dilakukan agar penyebaran wabahnya tidak semakin parah,” kata Eric Alexander Sugandi, peneliti senior dari Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

Pada triwulan kedua tahun ini, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto (PDB) atau seluruh produksi barang dan jasa di Indonesia hanya mencapai 58% atau turun 5,51% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini adalah penurunan terburuk sejak krisis ekonomi pada tahun 1998, yang terjadi karena anjloknya nilai tukar rupiah dan hilangnya kepercayaan publik. Ketika itu konsumsi rumah tangga terjun sebesar 6,17%.

Sedangkan dari sisi eksternal, resesi muncul akibat melemahnya permintaan dari negara lain terhadap barang produksi Indonesia serta berkurangnya investasi.

Negara-negara yang memiliki kontribusi besar untuk ekspor dari Indonesia seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Korea Selatan telah mengalami resesi.

Ketiganya menyumbang masing-masing US$17,68 miliar (11,41%), US$9,07 miliar (5,85%), dan US$6,08 miliar (3,92%) terhadap ekspor Indonesia yang mencapai US$167,53 miliar pada tahun lalu.

Pandemi COVID menyebabkan ekspor Indonesia hanya mencapai US$76,41 miliar atau turun 5,49% pada periode Januari hingga Juni tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Konsumsi rumah tangga Indonesia merupakan kontributor terbesar yang menyumbang hampir 60% terhadap ekonomi Indonesia. Hal ini menyebabkan faktor eksternal seperti penurunan ekspor tidak terlalu berkontribusi pada munculnya resesi dibandingkan faktor internal.

Seorang pria di memungut sampah di Jakarta. worldbank/flickr, CC BY

Angka pengangguran dan kemiskinan akan meningkat

Jika Indonesia masuk ke zona resesi maka dampaknya akan sangat signifikan.

Menurut Abdul Manap Pulungan, Peneliti Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), beberapa dampak resesi sudah mulai bisa terdeteksi saat ini.

Mandeknya roda perekonomian telah membuat meningkatnya angka pengangguran.

Pemerintah sampai saat ini belum merilis angka terbaru. Namun menurut angka terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari, pengangguran berjumlah 6,88 juta orang atau naik 60,000 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bertambahnya pengangguran dan berkurangnya pendapatan karena pandemi COVID-19 juga diprediksi akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia.

BPS baru-baru ini merilis angka kemiskinan yang naik menjadi 9,78%. Kemiskinan di perdesaan naik menjadi 12,82% dan di perkotaan naik menjadi 7,38%. Jika resesi terjadi maka angka kemiskinan akan terus mengalami kenaikan.

Sementara itu rasio Gini yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat naik tipis menjadi 0.381 di bulan Maret secara nasional.

Jika rasio mendekati angka nol maka terjadi pemerataan, namun semakin membesar mendekati angka 1 berarti terjadinya ketimpangan di masyarakat.

Menjaga daya beli masyarakat sangat penting

Untuk menghindari terjadinya resesi, pemerintah harus mempercepat realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga bisa mendorong sisi permintaan atau daya beli dari masyarakat.

Program PEN sendiri mempunyai anggaran yang mencapai Rp 695,2 triliun, namun hanya 19% dari total anggarannya yang sudah terserap dikarenakan proses birokrasi pemerintah yang rumit dan tidak efektif.

“Penyerapan yang rendah (pencairan dana yang lambat) adalah karena masalah prosedural dan kurangnya koordinasi antar lembaga, juga ada masalah di database yang kurang akurat sehingga ada masalah di penyaluran, dan juga beberapa program yang kurang efektif seperti kartu Prakerja karena akan lebih efektif pakai BLT (bantuan langsung tunai),” ujar Eric.

Pemerintah harus memikirkan strategi bagaimana agar bisa keluar dari resesi, khususnya pemulihan dari segi permintaan yaitu daya beli masyarakat dan konsumsi.

Program PEN sebenarnya sudah mencakup langkah-langkah penting yang harus dilakukan, yaitu memberikan BLT dan juga bantuan sosial (bansos) untuk memperbaiki daya beli masyarakat dan juga insentif untuk dunia usaha khususnya untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupa tambahan modal dan pengurangan atau penjadwalan utang.

“Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas harga pangan agar daya beli masyarakat tidak terganggu,” kata Abdul.

Kembali pulih 2021

Eric memperkirakan ekonomi Indonesia untuk tahun 2020 akan mengalami kontraksi di level minus 2,2%. Baru pada tahun berikutnya akan kembali tumbuh 5,5%.

“Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa sektor-sektor perekonomian Indonesia akan dibuka sepenuhnya pada akhir tahun dan pemerintah tidak lagi memberlakukan PSBB,” ujar Eric.

Untuk menumbuhkan ekonomi, pemerintah harus membuka sektor-sektor seperti manufaktur, pariwisata, dan transportasi secara bertahap dengan tetap mengikuti prosedur Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), yaitu prosedur kesehatan untuk mencegah penularan virus COVID-19.

Eric juga melihat bahwa ekonomi Indonesia masih mempunyai peluang untuk tumbuh positif pada triwulan 3 dan 4 tahun ini jika pemerintah berhasil menggerakkan ekonomi. Jika berhasil maka Indonesia bisa selamat dari resesi, meskipun pertumbuhan ekonomi diprediksi akan tetap negatif tahun ini.

Artikel Asli