Ramai Terkait Laporan PNS yang Lakukan Ujaran Kebencian, Ini Penjelasan BKN

Kompas.com Dipublikasikan 04.19, 14/10/2019
Tangkapan layar mengenai pesan hoaks yang mengatasnamakan BKN(Twitter/@BKNgoid)  Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul
Tangkapan layar mengenai pesan hoaks yang mengatasnamakan BKN(Twitter/@BKNgoid)

KOMPAS.com - Sebuah pesan bohong atau hoaks yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara ( BKN) kembali beredar.

Kali ini, tersebar informasi seputar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan ujaran kebencian dan intoleransi dapat dilaporkan ke kontak yang tertera dalam pesan tersebut.

Masyarakat dapat lapor ke nomor telepon, email, media sosial yang disebut dalam pesan itu dengan melampirkan tangkapan layar.

Di bagian bawah, terdapat kalimat yang menegaskan PNS penyebar ujaran dan kebencian di media sosial bisa mendapatkan sanksi berupa pemecatan.

Berikut bunyi pesannya:

Masyarakat Diminta Lapor jika Ada PNS yang Sebar Ujaran Kebencian dan Intoleransi. Salurkan SSnya ke:

- Div. IT Menkominfo WA 08119224545

- lapor.go.id - Email humas@ bkn.go.id

- Twitter BKN twitter.com/bkngoid

- Facebook BKN Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

PNS yang Sebar Ujaran Kebencian di Medos Terancam Dipecat.

Foto: Ilustrasi (Unsplash)
Foto: Ilustrasi (Unsplash)

Tanggapan BKN

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menyampaikan, edaran pesan berantai tersebut bukan berasal dari BKN.

Ridwan menjelaskan, pembinaan PNS bukanlah menjadi tanggung jawab BKN.

"Pembinaan PNS tanggung jawab Pejabat Pembina Kepegawaian ( PPK) masing-masing," kata Ridwan saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (13/10/2019) pagi.

Sehingga, jika memang kedapatan PNS melanggar tata nilai dan perilaku, dapat dilaporkan kepada PPK masing-masing instansi, bukan ke BKN.

Kendati demikian, Ridwan menambahkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti menyebarluaskan ujaran kebencian dan berita palsu masuk dalam kategori pelanggaran disiplin.

Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan yang dilakukan oleh ASN tersebut.

"PPK instansi wajib menjatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut," ujar Ridwan.

BKN juga memberikan klarifikasinya melalui akun resmi Twitter @BKNgoid sebagai berikut:

Screenshot di bawah ini bukan berasal dari BKN. Pembinaan PNS tanggung jawab Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing2.
Salurkan kpd PPK jika ada PNS yg dianggap melanggar tata nilai & tata perilaku. Jgn curhat ke mimin, apa lagi marah2 pd mimin 😊🙏#BKNSemangatUntukNegeri pic.twitter.com/Y8PhO7KGXJ

— #ASNKiniBeda (@BKNgoid) October 12, 2019

Artikel Asli