RUU PKS Tertunda 3 Tahun, 16 Ribu Kekerasan Seksual Terjadi

Medcom.id Dipublikasikan 15.35, 17/10 • https://www.medcom.id
Ilustrasi. Jumlah korban kekerasan seksual semakin bertambah seiring lamanya pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Medcom.id/M

Jakarta: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) telah molir tiga tahun, 2017-2019. Dalam rentang waktu yang sama, belasan ribu kasus kekerasan seksual terjadi di Indonesia.

"Itu kan 16.000-an kasus (kekerasan seksual) yang terjadi," kata Praktisi Hukum Azriana Manalu kepada Medcom.id, Sabtu, 17 Oktober 2020.

Mantan Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan itu menyebutkan pembahasan RUU PKS sangat mendesak. Sebab, kelompok rentan selalu dibayangi ancaman kekerasan seksual.

"Nah ini mau ditunda berapa lama lagi (pembahasan RUU PKS)?" ungkap dia.

Padahal, pemerintah pernah menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan menyebutkan bahwa kekerasan seksual masuk kategori kejahatan luar biasa.

Baca: Perhatian DPR ke RUU PKS Hanya Muncul saat Kekerasan Seksual Viral

Dia menganggap kepedulian tersebut hanya semboyan semata. Sebab, kepedulian tidak dibarengi komitmen menyelesaikan pembahasan RUU PKS.

"Itu kan aneh juga. Dan sementara setiap hari kita membaca di media kasus2 kekerasan seksual terus terjadi," sebut dia.

Dia menilai kekerasan kasus seksual yang terjadi semakin sadis. Terbaru, kekerasan seksual menarik perhatian masyarakat yaitu pemerkosaan dan pembunuhan di Birem Bayeun, Aceh Timur. Seorang anak menjadi korban kejamnya pelaku pemerkosaan.

Oleh karena itu, dia sangat berharap pembahasan RUU PKS kembali dilanjutkan pada 2021. Sebab, aturan ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban kekerasan seksual.

"RUU ini menjawab kompleksitas kekerasan seksual. Dia (RUU PKS) merespon dari hulu ke hilir," ujar dia.

Artikel Asli