Program Bantuan Rp600.000 untuk Pekerja Gaji di Bawah Rp5 Juta Bisa Timbulkan Masalah

Merdeka.com Dipublikasikan 10.50, 06/08

                Industri. bahanbakar.com
Bantuan tunai pemerintah sebesar Rp600.000 untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta juga dirasa kurang efektif. Sebab hanya yang memiliki BPJS saja yang bisa mendapatkan bantuan tersebut.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menyebut bahwa program dan kebijakan pemerintah selama ini masih berfokus pada pemulihan ekonomi ketimbang untuk mengatasi pandemi covid-19.

"Kalau kita melihat program pemerintah, berbagai rancangan aksi-aksi ternyata dominan untuk ekonomi dari pada mengatasi pandemi. Dilihat dari upaya kredit, bansos, bahkan uang Rp600.000 untuk pekerja yang gajinya di bawah Rp5 juta," kata Tauhid dalam Press Conference Indef di Jakarta, Kamis (6/8).

Bantuan tunai pemerintah sebesar Rp600.000 untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta juga dirasa kurang efektif. Sebab hanya yang memiliki BPJS saja yang bisa mendapatkan bantuan tersebut.

"Saya tergelitik dengan program baru dari pemerintah yang akan membagikan bansos Rp600.000 untuk pekerja yang gajinya di bawah Rp5 juta. Persoalannya adalah yang bekerja sebagai buruh karyawan di Indonesia itu ada 52,2 juta pekerja. Bagaimana memilih 15 juta pekerja? Ada ketidakadilan kalau itu diterapkan, dan mengapa hanya peserta BPJS yang dijadikan dasar? semua merasa berhak mendapatkannya," tegasnya

Di sisi lain, banyak pekerja yang di-PHK yang belum mendapatkan bantuan sosial. Dia menilai program tersebut hanya akan menjadi masalah ke depannya.

"Gagasan yang baru dibuat ini bagus, tapi akan menjadi masalah dan pertanggung jawabannya pun akan bermasalah dikemudian hari, karena mereka (buruh) berhak mendapatkan bantuan sosial untuk pekerja."

siap Resesi

Tauhid mengatakan, pemerintah dan masyarakat saat ini seharusnya sudah siap dalam menghadapi resesi. "Persoalannya adalah kalau pemerintah mengatakan bahwa triwulan kedua nanti hingga Oktober atau November, menurut saya ini terlambat. Seharusnya kita siap dalam skenario resesi, bukan skenario untuk pemulihan," ungkapnya.

Tauhid menambahkan, jika hingga triwulan keempat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih negatif dan angka covid-19 belum turun, maka Indonesia akan menuju depresi. Pada triwulan kedua saja, perekonomian Indonesia mengalami kerugian akibat Covid-19 hingga Rp145,64 triliun yang berdampak langsung pada masyarakat.

"Kerugian ini sangat berdampak pada masyarakat. Berbagai proyeksi penambahan pengangguran, kemiskinan hingga 10 juta jiwa, pengusaha banyak yang PHK karyawannya."

Menurut Tauhid, sumber pertumbuhan ekonomi paling besar selama ini berasal dari konsumsi rumah tangga. "Nah yang paling besar pertumbuhannya adalah dari sisi konsumsi rumah tangga sekitar 50 persen yang turun hingga minus 5,5 persen. Kalau kita lihat dari data yang disampaikan BPS, ternyata pada triwulan kedua konsumsi rumah tangga sudah negatif, artinya masyarakat sudah mulai bukan hanya mengencangkan ikat pinggang untuk pengeluaran yang lain, tetapi mengurangi porsi makannya juga gitu," ungkapnya

Reporter Magang: Brigitta Belia

Artikel Asli