Polisi Amankan 1.697 iPhone dengan Kode IMEI Abal-abal

Suara.com Dipublikasikan 14.04, 18/11/2019 • Liberty Jemadu
Polisi amankan ribuan iPhone rekondisi di Tangerang. Ilustrasi: iPhone XS (kiri) dan iPhone XS Max (kanan). [AFP]
Polisi amankan ribuan iPhone rekondisi di Tangerang. Ilustrasi: iPhone XS (kiri) dan iPhone XS Max (kanan). [AFP]

Suara.com - Aparat Polresta Tangerang, Banten mengamankan sebanyak 1.697 unit ponsel pintar iPhone rekondisi dari berbagai tipe yang diduga memiliki kode IMEI abal-abal dan dirakit ulang menggunakan suku cadang palsu.

Seperti diwartakan Antara, Minggu (17/11/2019), ribuan iPhone rekondisi itu diamankan dalam sebuah penggerebekan di sebuah ruko di Kecamatan Panongan.

Kapolresta Tangerang, AKBP Ade Ary Syam Indradi di Tangerang, mengatakan pihaknya menetapkan dua tersangka yaitu R (25) Dan WS (28) dan M. Keduanya sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Ini merupakan sindikat yang melakukan rekondisi ponsel pintar ilegal di Ruko Boulevard, Blok E, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang," kata Ade.

Suku cadang palsu pada iPhone rekondisi itu antara lain earphone, charger, LCD, dan kamera. Selain itu iPhone berbagai tipe yang rusak dari Singapura tersebut dibeli tanpa dilengkapi izin impor sesuai aturan yang berlaku.

Ponsel-ponsel rekondisi itu dijual di dua toko online dengan nama Panda House dan Lin Store.

"Para tersangka juga mencetak sendiri nomor IMEI serta melengkapi telepon genggam dengan data palsu," beber Ade.

Dalam penggerebekan itu polisi juga mengamankan empat unit solder, satu alat mesin pencetak IMEI, satu unit komputer jinjing (laptop), satu unit power supply, dan ratusan dus iPhone palsu.

Para tersangka penjual iPhone rekondisi itu dijerat dengan pasal 62 ayat (1) juncto pasal 8 ayat (1) huruf f dan j Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mereka juga disangka melanggar pasal 104 dan 106 Undang-Undang Perdagangan, pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Perindustrian, Pasal 52 Undang-Undang Telekomunikasi, dan asal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, dengan ancaman di atas lima tahun penjara.

Artikel Asli