Perintah Jokowi ke Kapolri terkait Rusuh Papua: Tindak Tegas Pelaku Diskriminasi Etnis dan Ras

Tribunnews.com Dipublikasikan 15.45, 22/08/2019
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun Instagram pribadinya, meminta kepada rakyat Papua dan Papua Barat untuk saling memaafkan. Foto: Instagram @jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam keterangan persnya terkait situasi keamanan Papua di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak tegas pelaku diskriminasi ras dan etnis.

“Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. Ini tolong digarisbawahi,” ujar Presiden Jokowi seperti dilansir dari laman setpres.setneg.go.id, Kamis (22/8/2019).

Saat memberikan keterangan pers, Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Presiden Jokowi mengatakan, hingga kini dirinya terus memantau perkembangan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Jokowi, situasi di Tanah Papua kini sudah normal kembali.

“Saya terus mengikuti perkembangan yang ada di Tanah Papua dan alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali. Permintaan maaf sudah dilakukan dan ini menunjukkan kebesaran hati kita bersama untuk saling menghormati, untuk saling menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air,” kata Presiden Jokowi.

Berdasarkan laporan dari Kapolri, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang sedang berada di Papua, Jokowi mengatakan tingkat pengamanan di Papua pun kini sudah diturunkan.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengatakan akan mengundang para tokoh dari Papua dan Papua Barat ke Istana, minggu depan.

“Baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk datang ke Istana berbicara masalah percepatan kesejahteraan di Tanah Papua,” kata Jokowi.

Tokoh agama harap kerusuhan di Manokwari tak terulang

Tokoh agama Kabupaten Manokwari Pdt Johanes Mamoribo berharap kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari tak terulang lagi.

"Kejadian kemarin kami sangat sesalkan dan berharap ke depan tak pernah terulang lagi," kata Johanes usai bertemu Menkopolhukam, Panglima TNI, dan Kapolri, di Swiss-Belhotel, Manokwari, Kamis (22/8/2019).

Menurut Johanes, apa yang disampaikan Menkopolhukam dalam pertemuan tersebut sudah sangat jelas bagi seluruh masyarakat Papua.

"Kejadian seperti ini datangnya dari oknum. Kita berharap di sini sebagai masyarakat Papua, khususnya dari pihak Gereja, bahwa apa yang datang dari oknum harus dikaji dan dipilah dengan baik," katanya.

Ia juga meyakini, aparat kepolisian dapat menangkap dan menindak para oknum yang menjadi penyebb kerusuhan di sejumlah daerah di Papua.

"Kita percaya aparat dapat menangani oknum ini. Kunjungan Menkopolhukam bersama Kapolri dan Panglima TNI, kita percaya situasi dapat dipulihkan kembali sehingga ada kepercayaan masyarakat Papua ke pemimpin negara," harapnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, Kemananan, (Menkopolhukam) Wiranto didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertemu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Kabupaten Manokwari, di Swiss-Belhotel Manokwari, Kamis (22/8/2019). (tribun-timur.com)

Ia juga berpesan ke masyarakat Papua, agar tak mudah terpancing dan terprovokasi oleh oknum, yang berujung ke tindakan pengeruskan.

"Kalau memang ada aspirasi silahkan sampaikan secara bermartabat, tenang dan damai, sehingga itu juga bisa diterima pemerintah. Jangan secara anarkis dan brutal, sampaikan bermartabat, karena kita orang bermartabat," tutup Johanes. (tribun-timur.com)

Kami sayang Papua

Seorang tokoh masyarakat Manokwari meluapkan kesedihannya saat bertemu dengan Menkopolhukam, Panglima TNI, dan Kapolri, di Swiss-Belhotel Manokwari, Kamis (22/8/2019).

Tokoh masyarakat bernama George C Auparay ini awalnya diberi kesempatan untuk bertanya dan diskusi usai Menkopolhukam Wiranto berbicara.

George langsung meluapkan kesedihan dan emosinya mengingat tindakan penghinaan yang diterima warga Papua.

"Kami ini sudah sepakat bahwa kita semua satu bangsa, tapi mengapa kami diperlakukan begini. Kalau begini kami menyesal berada di negara model begini, dimana kami tak diakui sebagai bangsa, sebagai anak bangsa Indonesia," kata George.

Menurutnya, permintaan maaf tidaklah cukup untuk mengobati rasa sakit yang dirasakan masyarakat Papua.

Menurutnya harus ada tindakan nyata agar kejadian tak berulang.

"Kami sedih, susah menatap masa depan kami dengan perlakuan begini. Minta maaf adalah hal biasa, Natal, Idulfitri bisa kita lakukan, tapi soal penghinaan suatu suku bangsa ini sangat luar biasa, kami tidak terima," tegasnya.

"Kemarin saya sempat tulis dua gubernur menghadap presiden minta Papua keluar NKRI. Maksudnya apa, agar ini tidak terulang lagi, hari ini minta maaf, besok terulang lagi. Kalau perlu buat kepres atau UU, kalau ada yang berkata rasis ke orang Papua, kami keluar dari NKRI," kata dia dengan nada tegas.

Mendengar curahan hati George, Wiranto langsung meluruskan bahwa penghinaan yang diterima warga Papua dilakukan oknum tertentu.

"Kita paham emosi itu, tapi kami juga ingin meluruskan bahwa cercaan dan hinaan bukaan dari pemerintah, itu dari oknum. Tidak hanya Papua yang dihina, kami pun, bahkan presiden kita bertahun-tahun dicerca. Jaman kebebasan seeperti ini orang ngomomg senaknya, tapi sekali lagi itu oknum," tegas Wiranto.

Wiranto juga mengungkapkan, pemerintah Indonesia tak pernah menganaktirikan Papua, bahkan Papua dianggap sebagai kesayangan pemerintah.

"Kalau pemerintah, kita bersyukur bahwa ada kebijakan presiden yang ingin memacu pembangunan di Papua dan Papua Barat agar berakselerasi supaya bisa seimbang dengan provinsi lain. ABPN yang digelontorkan ke Papua itu beberapa kali lipat dibanding yang ke provinsi lain, itu betul. Pemerintah sayang ke Papua dan masyarakatanya, jika tidak, tak mungkin presiden sering kunjungan ke sini dan gelontorkan dana besar," ujarnya.

Wiranto berharap, masyarakat Papua tidak menganggap penghinaan yang dilakukan oknum, sebagai penghinaan dari suku bangsa lain di Indonesia.

"Mari kita pisahkan oknum kurang ajar itu, tentu nanti akan ada tindakan hukum, tapi jangan kemudian digeneralisir bahwa ini adalah tindakan pemerintah ke Papua. Harapannya nanti jangan ada lagi saling mencerca dan menghina," pesannya. (tribun-timur.com)

Artikel Asli