Penenggelaman Kapal Dihentikan

Koran Jakarta Dipublikasikan 18.00, 14/11/2019 • ers/E-10

Pemerintah memilih untuk mengakhiri sementara tindakan penenggelaman kapal ikan yang terbukti melakukan illegal fishing.

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memutuskan untuk tidak melanjutkan upaya peneng­gelaman kapal yang terbukti mencuri ikan di wilayah laut RI. Pemerintah memilih un­tuk menempuh upaya lainnya yang dipandang lebih produk­tif atau memberi manfaat eko­nomi terhadap negara.

Menteri Kelautan dan Per­ikanan, Edhy Prabowo, me­nyatakan dihentikannya upaya penenggelaman itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo. “Menurut Pak Jokowi, peneng­gelaman cukup dulu. Kalau mereka (pelaku ilegal) sudah nyerah kenapa ditenggelamkan lagi,” ungkapnya dalam konfe­rensi pers terkait festival mutia­ra, di Jakarta, Kamis (14/11).

Selain Edhy, dalam konfe­rensi persnya tersebut turut hadir Sekjen KKP, Nilanto Per­bowo, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Agus Suherman, serta Ketua Umum Asosiasi Budidaya Mutiara In­donesia (Asbumi), Anthony Tanios.

Edhy menjelaskan ke de­pannya kapal-kapal yang disita akan digunakan untuk kepen­tingan negara. Kapal-kapal yang sudah berkekuatan hu­kum tetap (inkrah) itu bisa di­sumbangkan ke nelayan yang membutuhkan. Tentu nelayan menerimanya karena dapat se­cara gratis, sehingga bisa digu­nakan untuk membantu eko­nomi nelayan.

Agar lebih teratur dan demi menghindari kapal-kapal itu dibeli lagi oleh pelaku ilegal, penyerahannya akan dilaku­kan melalui pemerintah dae­rah (pemda). Lalu, ada juga pengawas lainnya yang lebih real time, termasuk menggan­deng Polri, kejaksaan, Bakam­la, hingga TNI AL.

“Kami tentunya memikirkan bahwa itu bisa saja kembali ke pemiliknya, tetapi kita punya banyak skema dan sistem un­tuk mengawasi itu. Kita harus lebih paham dan cerdik meng­hadapinya” kata Edhy.

Selain disumbangkan ke ne­layan, pilihan lainnya ialah ka­pal-kapal itu bisa dijadikan se­bagai kapal pengawas. Apalagi jumlah kapal pengawas masih minim, sementara luas laut RI mencapai dua petiga dari luas wilayah RI. Tentu diperlukan tambahan kapal pengawas.

Selain dua pilihan itu, alter­natif lainnya ialah kapal-kapal itu bisa dijadikan sebagai ru­mah sakit terapung. Ini juga bisa dilakukan, apalagi kapal-kapal tersebut berukuran besar dan sangat membantu masya­rakat jika difungsikan sebagai rumah sakit terapung.

“Kemarin, saya baru dari Batam. Ada 39 kapal di sana yang disita untuk selanjutnya menempuh proses persidang­an di pengadilan. Dari jumlah itu, 29 di antaranya sudah ink­rah,” tukas Edhy.

Dirinya menegaskan, sesuai dengan komitmennya saat per­tama kali mengemban tugas sebagai Menteri KKP, dirinya akan meneruskan program di­anggap baik, sedangkan pro­gram yang kurang baik akan ditinggalkan.

Selain penenggelaman ka­pal, kebijakan lainnya yang di­evaluasi Edhy soal pelarangan cantrang. “Ada daerah yang diperpanjang penggunaannya, apakah lingkungnya rusak, kan tidak. Intinya, aturan baru itu nanti tidak boleh menambah kerugian nelayan.

Langkah Mundur

Secara terpisah, Ketua Ha­rian Kesatuan Nelayan Tradi­sional Indonesia (KNTI), Martin Hadiwinata, menilai langkah menghentikan penenggela­man kapal bertentangan de­ngan mandat undang-undang perikanan.

Dalam regulasi itu, peneng­gelaman kapal strategi cepat yang bisa dilakukan pemerin­tah selain pengawasan laut. Intinya suatu kemunduran. “Untuk kapal-kapal asing yang terbukti bersala mestinya lang­sung ditenggelamkan,” kata Martin. ers/E-10

Artikel Asli