Pemotor Bisa Laporkan jika Mal Tak Sediakan Parkir

Kompas.com Dipublikasikan 23.32, 09/12/2019 • Donny Dwisatryo Priyantoro
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Pengendara sepeda motor membayar retribusi parkir kendaraan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (5/12).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah menetapkan aturan bahwa setiap bangunan gedung atau mal diharuskan memiliki lahan untuk parkir sepeda motor. Sebab, parkiran roda dua ini termasuk ke dalam hak pengunjung.

Menurut Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik mengatakan, setiap mal diwajibkan untuk menyediakan parkiran motor. Kalau ada yang tidak menyediakan, Agus menyarankan agar melakukan protes ke pihak yang berwenang.

Baca juga: Parkir Motor di Mal Mahal, Parkir Liar Jadi Jalan Keluar

"Itu wajib ada, cuma jumlahnya pasti tidak akan banyak. Mayoritas pasti mobil, karena lebih mahal kan (tarifnya)," ujar Agus, ketika dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

Agus menambahkan, kalau motor parkir lebih lama, tentu akan mengurangi kesempatan mendapatkan penghasilan dari mobil. Jika seperti itu, pemilik gedung bisa digugat.

"Dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran kan sudah ditentukan, itu sudah cukup untuk pegangan konsumen. Mereka kan harus menyediakan lahan parkir, perkara cukup atau tidak cukup kan juga ada hitung-hitungannya," kata Agus.

Baca juga: Diskriminasi Parkir Motor, Kebijakan Properti atau Bisnis Semata?

Agus juga mengatakan, harusnya masalah perparkiran ini juga dikontrol oleh pemerintah. Gedung mana yang tidak menyediakan lahan parkir untuk motor harus diberi teguran.

Penulis: Donny Dwisatryo PriyantoroEditor: Aditya Maulana

Artikel Asli