Update browser Anda

Browser yang digunakan merupakan versi lama dan sudah tidak didukung lagi. Kami menyarankan Anda mengupdate browser Anda untuk pengalaman yang lebih baik.

Pemerintah Siapkan Metode Pengganti Rapid Test

Kompas.com Dipublikasikan 23.17, 24/09/2020 • Rakhmat Nur Hakim
Dok. BNPB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Selasa (15/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, pemerintah tengah menyiapkan metode penyaringan (screening) pasien Covid-19 sebagai pengganti tes cepat (rapid test).

Hal itu disampaikan Wiku dalam keterangan persnya lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (25/9/2020).

"Kita sedang mengusahakan metode screening alternatif yang lebih baik dan lebih akurat yaitu salah satunya menggunakan rapid swab dengan menggunakan antigen," kata Wiku.

Rapid swab merupakan merupakan pemeriksaan untuk penyaringan seperti rapid test.

Baca juga: Klaster Keluarga Meningkat, Pemerintah Minta Warga Tetap Gunakan Masker di Rumah

Bedanya, spesimen rapid test menggunakan darah untuk mengetahui keberadaan antibodi yang biasanya terbentuk ketika virus corona menginfeksi tubuh.

Sedangkan spesimen rapid swab adalah usapan di bagian pangkal tenggorokan dan hidung sebagaimana tes swab dengan metode polymerase chain reaction (PCR).

Kendati demikian pemeriksaan spesimen rapid swab tak menggunakan metode PCR.

Adapun hasil dari rapid test maupun rapid swab masih harus dipastikan dengan tes usap (swab) dengan metode PCR untuk mengetahui secara pasti seseorang terinfeksi virus corona atau tidak.

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Swab Test dan Pelacakan Kasus Covid-19

Ia mengatakan, saat ini pemerintah masih menggunakan rapid test sebagai alat penyaringan untuk menjaring orang-orang yang diduga terpapar Covid-19. Jika hasil rapid test reaktif, maka dilanjutkan dengan swab.

"Rapid test itu merupakan metode screening, bukan diagnosis. Sampai dengan saat ini, rapid test masih digunakan sebagai prasyarat dalam melakukan perjalanan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan," kata Wikum

"Pada dasarnya tes ini (rapid test) diwajibkan untuk menekan jumlah perjalanan yang tidak perlu," lanjut dia.

Penulis: Rakhmat Nur HakimEditor: Diamanty Meiliana

Artikel Asli