Pemerintah Keluarkan Kurikulum Darurat Masa Pandemi

Lombok Post Diupdate 07.34, 10/08 • Dipublikasikan 14.34, 10/08 • Baiq Farida
Pemerintah Keluarkan Kurikulum Darurat Masa Pandemi

MATARAM-Setelah penantian cukup lama, akhirnya pemerintah menerbitkan Keputusan Mendikbud RI Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.

Alhamdulillah, kami menyambut baik adanya kebijakan ini,” kata Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB Purni Susanto, pada Lombok Post, Minggu (9/8/2020).

Kurikulum darurat yang disiapkan merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Seperti pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat fokus pada kompetensi esensial. Juga pada kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran tingkat selanjutnya.

Kurikulum darurat tersebut, sejatinya memberikan fleksibiltas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai. Maka sekolah secara mandiri melakukan identifikasi Kompetensi Dasar (KD) yang bisa diajarkan.

”Kebijakan ini juga diperuntukkan guru memperhatikan kemampuan peserta didik, khususnya yang mengalami hambatan belajar agar mendapat bimbingan secara afirmatif,” terangnya.

Diakui, selama pelaksanaan BDR, guru kerap kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lain. Kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah juga jadi kendala. Disisi lain, siswa kesulitan konsentrasi belajar dari rumah  dan mengeluhkan beratnya penugasan dari guru.

Kurikulum darurat ini, guru tidak lagi memikirkan hal tersebut. Karena target capaian kurikulum saat ini, bukan hal yang esensi. ”Namun dilihat dari prosesnya yang bermakna, jangan sampai beban tugas yang banyak, menjadi peserta didik semakin stress,” kata dia.

Dengannya guru bisa bekerja dengan cara lebih terukur, menyeleksi KD sesuai kebutuhan. ”Tentu kami akan lebih gembira lagi, jika Kemendikbud merilis bahan ajar, digunakan sebagai acuan guru, peserta didik dan orang tua di rumah,” tandasnya.

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB Ermawanti menilai langkah ini tepat. Harus ada payung hukum yang menjadi pijakan, agar lebih jelas dan terarah. ”Selama ini banyak dampak penerapan BDR. Mulai dari sisi psikologis anak, pengetahuan atau kognitif maupun sisi afektif, sehingga guru harus bisa lebih mengembangkan kreativitasnya,” harap dia. (yun/r9)

 

 

Artikel Asli