Pemerintah Belum Siap, Aturan IMEI Gagal Blokir HP Ilegal

Kontan.co.id Dipublikasikan 02.22, 09/08/2020 • Andy Dwijayanto, Havid Vebri

KONTAN.CO.ID - JAARTA. Nama Putra Siregar mendadak jadi perbincangan hangat. Pemilik PS Store ini diduga memperjualbelikan produk ponsel secara ilegal sehingga merugikan keuangan negara.

Kasus ini mencuat setelah Kanwil Bea Cukai (BC) Jakarta menyiduk Putra Siregar belum lama ini. Dalam penangkapan itu turut disita sebanyak 190 unit handphone yang dipasarkan PS Store.

Penangkapan ini terbilang menghebohkan karena PS Store selama ini dikenal sebagai toko yang banyak menjual berbagai tipe smartphone, mulai dari Android berbagai merek hingga iPhone yang merupakan produk andalan mereka.

Khusus iPhone, PS Store berani menjual dengan harga miring dibandingkan dengan harga pasaran.

Tak heran, konsumen pecinta iPhone banyak yang antre untuk mendapatkan ponsel idaman di PS Store ketimbang membeli di gerai resmi yang menguras kantong.

Namun, di balik harga miring tersebut, ternyata ponsel yang dijual ilegal. Terbukti, Putra Siregar tidak bisa menunjukkan dokumen kepabeanan atas kepemilikan 190 unit handphone (HP) yang disita Bea Cukai.

Dia tidak bisa membuktikan dokumen kepabeanannya, kata Kasi Bimbingan kepatuhan dan Kehumasan Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta, Ricky M Hanafie.

Mencuatnya kasus PS Store ini ibarat pukulan telak bagi pemerintah.

Pasalnya, sejak 18 April lalu, pemerintah resmi menerapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Dengan terbitnya regulasi itu, harusnya sudah tidak ditemukan lagi perangkat black market (BM) atau ilegal.

Sebab, bisa dipastikan IMEI sebagai identitas dari perangkat ponsel tersebut tidak terdaftar di database pemerintah, sehingga tidak akan berfungsi ketika akan digunakan.

Tapi faktanya, ponsel yang dibeli secara ilegal tersebut masih bisa mendapatkan sinyal operator seluler Tanah Air dan dipakai dengan normal.

Tak heran, tiga bulan lebih pasca terbitnya regulasi itu, perdagangan ponsel ilegal masih banyak ditemukan, baik secara online maupun offline.

Masih banyak penjualan produk illegal yang ada di Indonesia, kata Hasan Aula, ketua APSI (Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia). Kondisi itu tak lepas dari belum maksimalnya penerapan aturan IMEI.

Padahal, beleid yang melibatkan operator seluler ini menjadi usaha terakhir dari upaya pemerintah mengontrol peredaran ponsel ilegal di pasar.

Maklumlah, peredaran ponsel jenis ini sudah terbilang lama dan merugikan negara karena hilangnya pendapatan dari pajak.

Data APSI menyebut, peredaran handphone ilegal di Indonesia mencapai 20% dari total pasar handphone.

Setiap tahun jumlah handphone beredar sekitar 50 juta unit, artinya ada 10 juta unit handphone ilegal yang beredar.

Hal ini berpotensi merugikan negara senilai Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun yang berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) 10% dan pajak penghasilan (PPh) 2,5%.

Sayangnya, kebijakan IMEI yang sudah diketok palu pemerintah sejauh ini masih jauh panggang dari api. Lantas apa yang sebenarnya terjadi?

Bisa dibilang, aturan IMEI yang sudah terbit April lalu memang bak macan ompong yang hanya keras di atas kertas.

Bagaimana tidak? Sampai saat ini, validasi data IMEI sama sekali belum bisa dilakukan karena memang perangkat mesin untuk mendeteksi IMEI tersebut belum ada.

"Iya mesin hardware CEIR (Central Equipment Identity Register) masih belum ada', kata Dini Hanggadari, Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Kementerian Perindustrian (Kemperin).

Dengan belum adanya perangkat CEIR tersebut, maka ponsel ilegal masih bebas berkeliaran tanpa khawatir kena blokir lewat deteksi IMEI.

Kondisi itulah yang terjadi sekarang. Beda jauh dengan klaim pemerintah saat beleid itu baru keluar April tahun lalu. Saat itu, pemerintah menyebut ponsel ilegal tidak akan beredar pasca terbitnya aturan IMEI.

Celakanya, hingga saat ini, Kemperin belum bisa memastikan kapan mesin CEIR tiba di Indonesia.

Padahal, begitu tiba di Indonesia, tidak menjamin aturan blokir ponsel BM (black market) bisa langsung diterapkan karena perangkat itu harus diinstal terlebih dahulu.

Setelah itu, pemerintah pun masih harus memasukkan data ponsel resmi yang memiliki tanda pendaftaran produk (TPP) ke CEIR.

Selesai itu masih akan dilakukan lagi uji coba koneksi CEIR dengan mesin EIR (equipment identity register), sebuah mesin pendeteksi ponsel BM lain yang dipasang di pihak penyedia layanan telekomunikasi

Kemperin tidak tahu menahu sampai di mana tahap pengadaan alat tersebut, karena memang mesin CEIR ini murni hibah atau pemberian dari para operator seluler yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).

"Kalau dihibahkan ke pemerintah tentunya ada bentuk fisiknya, tapi ini belum ada. Kami sih maunya segera implementasi", ujar Dini.

Kemperin patut mempertanyakan perihal hibah tersebut karena awal perjanjian dengan operator, mesin CEIR itu akan tiba pada awal Juli 2020.

Dengan demikian, sudah bisa langsung ke tahap pembangunan sistem dan integrasi CEIR.

Namun, ATSI berdalih pengadaan mesin CEIR mundur karena terkendala pandemi Covid-19 yang menyebabkan arus lalu lintas barang tersendat.

Namun, ditargetkan mesin tersebut sudah tiba di Indonesia pada akhir bulan ini.

Bagaimana dengan kesiapan operator?

Pihak operator juga keteteran dalam menerapkan aturan ini. Hanya selangkah lebih maju, mesin EIR milik operator sudah tiba dan sudah terinstal, sehingga siap digunakan. 'Iya sudah terinstal,' ujar sumber KONTAN di Telkomsel.

Hanya, belum semua operator selesai mengintegrasikan data IMEI yang ada di perusahaan ke sistem EIR.

"Sementara ini baru Telkomsel yang datanya sudah terintegrasi," kata Merza Fachys, Wakil Ketua Umum ATSI.

Baca Juga: Ini ancaman sanksi bagi pelaku pedagang ponsel black market

Belum serahkan data

Bahkan, Telkomsel juga sudah melakukan uji coba teknis terkait penerapan aturan IMEI.

Kendati mesin EIR-nya sudah siap, sampai saat ini belum ada satu pun operator yang menyerahkan data dump nomor IMEI ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) milik Kemperin.

Termasuk Telkomsel yang telah selesai mengintegrasikan data ke perangkat EIR. Padahal, Kemperin telah mewanti-wanti operator sejak awal menyerahkan data tersebut.

Data dump ini merupakan sekumpulan (timbunan) data IMEI dalam jumlah besar yang dikumpulkan pada periode tertentu oleh operator seluler.

Namun, ATSI menampik kalau operator enggan menyerahkan data. Penyerahan data belum dilakukan karena mesin CEIR belum siap.

Operator berjanji segera menyerahkan data begitu perangkat CEIR siap untuk dilakukan sinkronisasi dengan data pemerintah.

"Targetnya akhir bulan ini", ujar Merza yang juga Direktur Utama PT Smartfren Telecom Tbk ini.

Peranan mesin CEIR yang berada di bawah kendali Kemperin ini memang sangat vital dalam mengendus peredaran ponsel ilegal.

Pasalnya, CEIR bakal menjadi rujukan validasi database operator karena memegang basis data IMEI dari ponsel-ponsel legal yang beredar di Indonesia.

Cara kerjanya, mesin EIR di operator akan mendeteksi IMEI ponsel pelanggan. Data ini lantas dikirim ke CEIR untuk diverifikasi.

Jika tidak cocok, maka CEIR akan meminta EIR untuk memblokir ponsel tersebut, sehingga perangkat tidak akan terhubung dengan sinyal operator seluler apa pun di dalam negeri.

Pemblokiran tersebut meliputi seluruh layanan telekomunikasi, mencakup akses internet, SMS dan telepon.

Pemerintah sendiri telah memutuskan untuk menggunakan skema Whitelist untuk prosedur blokir IMEI tersebut.

Dalam skema ini konsumen sendiri yang harus menguji IMEI ponsel sebelum membelinya. Dengan begitu, akan langsung ketahuan IMEI pada perangkat tersebut terdaftar atau tidak di database pemerintah dan operator.

Sebelumnya turut dipertimbangkan juga skema blacklist. Dalam skema ini, perangkat dengan IMEI ilegal yang secara langsung akan diblokir saat teridentifikasi oleh sistem, sehingga ponsel tidak dapat terhubung dengan layanan operator seluler.

Dalam pandangan ATSI, pemerintah tak perlu menunggu perangkat CEIR untuk menerapkan pemblokiran IMEI. Sembari menunggu perangkat CEIR, sementara ini pemerintah bisa menggunakan alternatif lain.

Salah satunya bisa dengan menyewa data center, sehingga aturan bisa berjalan secepatnya untuk membendung importasi ponsel ilegal.

Bila pemerintah mau menerapkannya, pihak operator siap memberikan data, sehingga aturan validasi IMEI bisa mulai diterapkan. "Jadi secara fungsional sebenarnya sama", ujar Merza.

Apa yang disampaikan ATSI ini sudah ada dalam program Kemperin. Sembari menunggu perangkat CEIR, Kemperin sejak awal Juli lalu sudah berancang-ancang menerapkan sistem CEIR berbasis cloud computing yang berisi data TPP.

Namun, tidak jelas mengapa sampai sekarang rencana itu belum juga direalisasikan.

Nampaknya memang tidak mudah bagi Kemperin menetapkan aturan ini karena memang ini sesuatu yang baru bagi kementerian ini.  "Iya kami harus berhati-hati", ujar Dini.

Bukan saja menyiapkan perangkat teknologi, mereka juga harus merekrut banyak orang untuk memaksimalkan perangkat teknologi digital tersebut, sehingga perlu adanya perekrutan SDM, pelatihan, penyiapan call center dan lainnya.

Sadar ini pekerjaan berat, Kemperin pun terus mematangkan implementasi aturan IMEI ini di tingkat lapangan.

Antara lain bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membentuk Gugus Tugas pengelolaan CEIR dalam rangka implementasi pengendalian IMEI.

"Lewat Gugus Tugas ini pengoperasian dan pengendalian IMEI dalam pengawasan bersama Kemperin dan Kominfo", kata Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo, Ismail.

Artikel Asli