Pelaku Pariwisata dan Logistik Waspadai Efek Panjang Kabut Asap

Tempo.co Dipublikasikan 23.51, 17/09/2019 • Ali Akhmad Noor Hidayat
Presiden Joko Widodo meninjau penanganan kebakaran lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa, 17 September 2019. ANTARA
Dunia wisata dan pengusaha jasa angkutan barang mewaspadai dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan.

TEMPO.CO, Jakarta - Dunia wisata dan pengusaha jasa angkutan barang mewaspadai dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Juru Bicara Kementerian Pariwisata, Guntur Sakti, mengatakan kinerja pelancongan di wilayah terdampak kian lumpuh bila kebakaran berlangsung lebih lama.

"Kami masih menghitung efeknya di tujuh provinsi. Kerugian bisa dari berbagai parameter," ucapnya kepada Tempo, Selasa 17 September 2019.

Salah satu yang ditelisik, kata Guntur, ada kerugian akibat pengurangan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Sumatera dan Kalimantan. Jumlah pengeluaran turis dari setiap perjalanan merupakan sumber devisa untuk negara. "Kami cek ke dinas wisata berapa spending wisatawan asing per arrival, seberapa loss sejak ada gangguan asap ini?" katanya.

Kerugian lain, kata Guntur, dihitung lewat entitas ekonomi yang minim beroperasi karena parahnya kabut, seperti destinasi wisata, hotel serta restoran. Wakil Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran, mengatakan okupansi perhotelan di Riau sudah anjlok 30-40 persen.

"Belum termasuk dari beberapa provinsi di Kalimantan," ucapnya. "Tak hanya wisata, hotel pun sepi karena volume perjalanan bisnis dan dinas pegawai sipil menurun."

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldy Ilham Masita, berharap bencana asap tak berlangsung lama. Untuk jangka pendek, kata dia, para pengusaha sudah menolak kiriman logistik lewat udara ke Sumatera dan Kalimantan. "Diantisipasi dengan tak mengambil order atau mengirim lewat jalur darat."

Dia membenarkan saat kebakaran hutan pada 2015, kerugian total entitas logistik bisa mencapai Rp 50 miliar akibat tambahan biaya angkut dan klaim konsumen yang harus dibayar. "Belum juga biaya inventory atau penyimpanan, sekarang sudah teratasi."

Kepekatan asap kebakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan menjadi semakin parah pada akhir pekan lalu. Hingga pukul 8 pagi kemarin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat adanya 2.984 titik panas dari sekitar 328 ribu hektare lahan yang terdampak kebakaran.

Di Kalimantan Barat, khususnya Bandara Supadio Pontianak, terjadi pembatalan puluhan penerbangan akibat gangguan jarak pandang. Maskapai dari Lion Group pun menunda hingga 12 penerbangan dari dan menuju Kalimantan, kemarin pagi.

Juru Bicara Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, mengatakan alokasi negara untuk penanganan darurat kebakaran hutan pada tahun ini mencapai Rp1,1 triliun. "Itu hitungan per 17 September kemarin. Penggunaannya dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," ujarnya kepada Tempo.

Adapun Pelaksana Harian Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Agus Wibowo, belum bisa merincikan penggunaan alokasi tersebut. "Tapi memang ada penggunaan untuk beberapa kegiatan seperti seperti pengembangan peringatan dini multi bencana (multi hazard early warning system)," katanya.

Artikel Asli