Nama Menteri BUMN Dinanti Pasar, Ini PR yang Harus Diselesaikan

Kompas.com Dipublikasikan 09.37, 22/10/2019 • Fika Nurul Ulya
ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedelapan kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kelima kanan) dan Ibu Wakil Presiden Mufidah Jusuf Kalla (keempat kanan) berfoto bersama sejumlah menteri sebelum acara silaturahmi kabinet kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (18/10/19). Silaturahmi itu juga merupakan ajang perpisahan presiden, wakil presiden serta para menteri kabinet kerja yang telah bekerjasama selama lima tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah selesai dilaksanakan. Kini, pasar menanti sosok menteri-menteri yang akan membantu presiden dalam kabinet kerja yang baru.
Susunan kabinet yang diisi oleh beberapa menteri ditengarai akan banyak mempengaruhi kepercayaan pasar dan publik, yang akhirnya berdampak pada gerak perekonomian ke depan.
Salah satunya adalah menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN adalah salah satu sosok yang banyak dipertanyakan oleh pasar.
Sebab menteri BUMN memiliki peranan tak kalah penting dengan posisi menteri lainnya. Banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan menteri BUMN dalam 5 tahun ke depan, salah satunya mendorong sektor swasta untuk berinvestasi.
‘’Salah satu pekerjaan rumah menteri BUMN dalam lima tahun ke depan adalah merangkul sektor swasta untuk mau berinvestasi, mengingat tumpukan beban utang BUMN yang semakin tinggi,’’ kata Managing Director and Head of Equity Capital Market PT Samuel International, Harry Su dalam siaran pers, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Dapat Dukungan BUMN, Merpati Airlines Bangkit dari Mati Suri
Menurutnya, kerjasama antara BUMN dan Swasta diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi ke depan.
Bila pemerintah masih akan melanjutkan pembangunan infrastruktur misalnya, pemerintah juga mesti mendorong sektor swasta di bidang infrastruktur untuk berinvestasi.
Adapun berdasarkan data yang dirilis Bloomberg, rasio jumlah pinjaman (net gearing ratio) dibandingkan modal sendiri perusahaan BUMN di sektor konstruksi meningkat cukup signifikan. Rasio itu naik tajam ke kisaran 143,4 persen hingga semester I 2019 dari sekitar 37,2 persen pada 2013.

Baca juga: Menteri BUMN Minta Bos Garuda Selamatkan Merpati Airlines
Hal tersebut, kata Harry, memperlihatkan kemampuan permodalan BUMN sektor konstruksi untuk membiayai proyek infrastruktur kedepan semakin terbatas.
Untuk itu, pemerintah dirasa perlu menggandeng sektor swasta untuk berinvestasi.
"Bila pemerintah masih akan melanjutkan pembangunan infrastruktur, ada baiknya menggandeng sektor swasta. Karena kerjasama antara BUMN dan Swasta diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi di masa mendatang," pungkasnya.

Baca juga: Jelang Masa Jabatan Berakhir, Menteri Rini Kumpulkan 143 CEO BUMN

Penulis: Fika Nurul UlyaEditor: Yoga Sukmana

Artikel Asli