Mulai Hari Ini, Pemerintah Uji Coba Blokir Ponsel BM via IMEI

Kompas.com Dipublikasikan 00.14, 17/02/2020 • Wahyunanda Kusuma Pertiwi
SHUTTERSTOCK/NATALE MATTEO
Ilustrasi IMEI dan kartu SIM

KOMPAS.com - Hari ini, Senin (17/2/2020), pemerintah mulai melakukan uji coba pemblokiran ponsel ilegal (BM, black market) melalui nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Aturan ini awalnya direncanakan mulai diuji coba pada 13-14 Februari 2020 lalu, namun mengalami penundaan.

Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika (SPPI), Mochamad Hadiyana mengatakan uji coba baru akan dilakukan mulai Senin (17/2/2020).

Baca juga: Aturan Blokir IMEI Resmi, Ponsel Curian Bakal No Signal

Uji coba juga hanya akan menggunakan sampel dummy. Artinya, perangkat yang saat ini sudah tersambung layanan seluler tidak akan terganggu. Hadiyana mengatakan uji coba rencananya akan dilakukan satu hingga dua hari saja.

Data dump berupa kumpulan IMEI yang dipegang oleh operator dari ponsel yang pernah atau masih menggunakan kartu SIM telah diserahkan pada Jumat (14/2/2020). Kemudian, Kemenperin bisa melakukan uji coba untuk analisis data dump tersebut.

Meskipun jadwal uji coba mundur, Hadiyana menegaskan pemerintah tetap berkomitmen mengimplementasikan aturan ini sesuai jadwal.

"Kami commit untuk implementasi pada 18 April tersebut," ujarnya saat dihubungi KompasTekno.

Hadiyana mengatakan bahwa pemerintah masih menggodok skema pemblokiran. Menteri Kominfo Johnny Plate sebelumnya mengatakan ada dua skema yang sedang dibahas, yakni whitelist dan blacklist.

Baca juga: Pemerintah Siapkan 2 Skema Blokir IMEI Ponsel BM

Metode blacklist dilakukan dengan langsung memblokir ponsel-ponsel yang terdeteksi ilegal oleh sistem EIR (Equipment Identity Register). Sementara, metode whitelist melibatkan konsumen untuk mengecek sendiri apakah IMEI perangkat terdaftar atau tidak.

"Nah (keputusan) ini sedang dilakukan dalam waktu dua minggu untuk proof of concept. Setelah dua minggu dari sekarang, kami akan bertemu dan akan memilih pakai blacklist atau whitelist," ujar Johnny di sela rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Rabu (5/2/2020).

Penulis: Wahyunanda Kusuma PertiwiEditor: Reska K. Nistanto

Artikel Asli