Menteri Sri Mulyani Bantah Pertimbangan Utama Pelonggaran PSBB Karena Faktor Ekonomi

Merdeka.com Dipublikasikan 06.30, 01/06

                Maruf Amin bersama JK dan Sri Mulyani melakukan salam corona. ©Biro Sekretariat Istana Wakil Presiden
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tengah dilakukan pemerintah bukan tanpa dasar. Sebab, pemerintah mengikuti standar WHO, yaitu jika angka RT (Reproduksi Efektif) di bawah 1 selama 14 hari, maka dapat dilakukan pelonggaran PSBB.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tengah dilakukan pemerintah bukan tanpa dasar. Sebab, pemerintah mengikuti standar WHO, yaitu jika angka RT (Reproduksi Efektif) di bawah 1 selama 14 hari, maka dapat dilakukan pelonggaran PSBB.

Dia menyebut berdasarkan zonasi, terdapat sekitar 220 daerah yang masuk zona hijau atau daerah yang terkena Covid-19 sangat sedikit, Rt 0, atau tidak ada perkembangan yang mengkhawatirkan sehingga tidak perlu diatur sebagaimana zona merah.

"Dengan mitigasi risiko agar tidak terjadi serangan gelombang kedua maka Pemerintah harus menyiapkan protokol kenormalan baru (new normal)," kata dia dikutip dari laman instagramnya, Senin (1/6).

Menteri Sri Mulyani mengatakan sektor kesehatan dan ekonomi sama pentingnya dan harus berjalan bersama. Pandangan yang seolah-olah mendahulukan ekonomi sehingga dilakukan pelonggaran PSBB, adalah tidak benar.

Sejak bulan Maret 2020, melalui PSBB pemerintah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merealokasikan anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung

"Langkah-langkah pencegahan secara masif dilakukan dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa," jelas dia.

Bendahara Negara ini menambahkan pelonggaran PSBB, atau kenormalan baru juga nantinya akan didukung dengan protokol kesehatan di tempat-tempat seperti industri, mal, serta berbagai sarana publik. Bahkan saat ini masing-masing kementerian menyiapkan protokol tersebut.

"TNI dan Polri juga akan turut terlibat untuk menjamin enforcement dan disiplin pelaksanaan protokol tersebut di ruang publik," kata dia.

Jakarta Masuk Kriteria Pelonggaran PSBB

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menjelaskan DKI Jakarta bisa melakukan pelonggaran Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB). Berdasarkan angka reproduksi efektif provinsi yaitu Jakarta memiliki rata-rata reproduction rate (Rt) mendekati 1 dan hal tersebut juga merujuk pada WHO yang menyaratkan angka atau reproduksi efektif Rt di bawah 1 selama 14 hari.

Suharso menjelaskan Jakarta sudah cukup memadai. Mulai dari fasilitas kesehatan. Menurut laporan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, data rumah sakit, dan tenaga medis sudah memadai.

"Boleh dikatakan Provinsi di Jakarta itu memadai memenuhi syarat, jumlah fasilitas kesehatan memenuhi kesehatan, yang di rumah sakit di bawah kewenangan DKI rumah sakit di Jakarta. Dan tempat tidurnya cukup. Jadi ini dapat dilalui," kata Suharso.

Dia menjelaskan saat ini Jakarta juga saat ini di kondisi daerah menuju new normal dan dalam tingkat kesiapan untuk memulai kegiatan ekonomi.Yaitu dengan kriteria kesehatan memadai dan penyebaran virus terkendali. "Kita bisa lihat, Jakarta pada posisi C yaitu sedang," kata Suharso.

Artikel Asli