Update browser Anda

Browser yang digunakan merupakan versi lama dan sudah tidak didukung lagi. Kami menyarankan Anda mengupdate browser Anda untuk pengalaman yang lebih baik.

Menteri Luar Negeri Membuka Bali Democracy Forum

Tempo.co Dipublikasikan 02.30, 06/12/2019 • Suci Sekarwati
Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan acara Bali Democracy Forum ke 12 di Nusa Dua, Bali. Sumber: dokumen Kemenlu
Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan acara Bali Democracy Forum yang kali ini menyoroti demokrasi inklusif.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan acara Bali Democracy Forum (BDF) ke-12 pada 5-6 Desember 2019. Sebanyak 90 perwakilan negara dan 7 perwakilan organisasi internasional menghadiri BDF

“Demokrasi berhasil ketika demokrasi bersifat inklusif dan semua orang memiliki kesempatan berkontribusi pada proses demokrasi," tutur Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi pada pidato pembuka.

Mengusung tema “Democracy and Inclusivity", BDF ke-12 menghadirkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Sejumlah kelompok perempuan, pemuda, masyarakat madani, akademisi, dan pelaku usaha hadir guna memberikan perspektif yang komprehensif mengenai demokrasi yang inklusif.

Bali Democracy Forum (BDF) ke-12 yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI di Nusa Dua, Bali. Sumber: dokumen Kemenlu

Pemberdayaan peran perempuan juga menjadi sorotan dalam forum tahunan tingkat menteri ini. Pada Ministerial Panel bertajuk “Women Leadership, Inclusion and State of Democracy" para menteri luar negeri perempuan yang di antaranya berasal dari Australia, Indonesia, Kenya dan Namibia akan berbagi mengenai praktik dan cerita menginspirasi mengenai partisipasi perempuan di politik, penyusunan kebijakan publik dan aspek lainnya.

Lebih lanjut, untuk pertama kalinya sejak tahun 2008, BDF tahun ini melibatkan pelaku-pelaku usaha. Secara khusus, panel dengan tema ekonomi inklusif akan melengkapi keseluruhan kegiatan BDF, di mana para pelaku usaha akan duduk bersama-sama untuk berbagi pandangannya terkait hubungan kualitas demokrasi dengan ekonomi.

Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangannya menekankan selama 12 tahun terakhir, BDF telah berperan besar dalam membangun arsitektur demokrasi di kawasan Asia Pasifik. Tidak hanya menjadi sebuah wadah untuk berbagi pengalaman dalam menjalankan demokrasi, BDF telah bertransformasi menjadi sarana untuk membangun jaringan dan kerja sama pembangunan demokrasi dan good governance khususnya di kawasan.

Artikel Asli