Menko Darmin Panggil Kemendagri hingga Bos BKPM Bahas Revisi 74 UU soal Investasi

Okezone.com Dipublikasikan 07.55, 17/09/2019 • Giri Hartomo
Menko Darmin Panggil Kemendagri hingga Bos BKPM Bahas Revisi 74 UU soal Investasi
Menteri Koordinator m bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi terkait Omnibus Law.

JAKARTA - Menteri Koordinator m bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi terkait Omnibus Law. Dalam acara rakor tersebut dihadiri Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eduard Sigalingging mengatakan, Omnibus Law adalah skema pembuatan beleid yang menyatukan sejumlah aturan menjadi satu UU yang akan dijadikan payung hukum baru. Diharapkan dengan adanha revisi UU ini investasi yang datang bisa lebih tinggi lagi

“Untuk memudahkan pelayanan perizinan dalam rangka mendorong investasi, itu hakekatnya,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

 

Darmin

Menurutnya, pemerintah juga pernah melakukan revisi terhadap Surat Izin Gangguan dan biasa juga disebut Hinderordonnanti (HO). Revisi HO tersebut terbukti ampuh membuat investasi masuk lebih cepat.

“Jadi contoh, masalah pencabutan izin HO. Setelah itu dicabut investasi semakin cepat bertumbuh. Antara lain itu. (Poinnya) bagaimana mempermudah perizinan tanpa mengurangi persyaratan yang dibutuhkan. Itu kita cabut jadi, UMKM dan investasi lebih cepat tumbuh. Ho itu izin gangguan. Bahasa belanda dia," jelasnya

Sebagai informasi sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan memangkas 74 aturan yang dianggap menghambat laju investasi. Ke-74 aturan ini rencanannya akan dibahas pada kepengurusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) periode yang baru.

Menurut Jokowi, selama ini masih ada beberapa hambatan aturan yang menyebabkan investasi Indonesia lambat. Oleh kareanannya, perlu adanya revisi aturan baru agar investasi bisa berlari kencang.

Jokowi menambahkan, nantinya pemangkasan 74 UU ini nantinya akan berada di bawah payung hukum bernama omnibus law. Maksudnya adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat secara lalu lintas undang-undang sektoral untuk mencabut berbagai ketentuan dari sektor-sektor tersebut.

"Nanti akan kita mintakan yang namanya omnibus law," ucapnya.

Artikel Asli