Mengkritisi RKUHP, Ranah Privat yang Dipidana hingga Copy Paste Pasal Zaman Kolonial

Merdeka.com Dipublikasikan 07.49, 20/09/2019
Aksi Mahasiswa Tolak Revisi RUU KPK yang Disahkan. ©2019 Merdeka.com/Imam Buhori
Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang juga aktivis bidang hukum, Maidina Rahmawati menyatakan sedikitnya ada 17 masalah dalam revisi UU KUHP yang sebentar lagi akan disahkan DPR dan Presiden.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang juga aktivis bidang hukum, Maidina Rahmawati menyatakan sedikitnya ada 17 masalah dalam revisi UU KUHP yang sebentar lagi akan disahkan DPR dan Presiden.

"Masih banyak masalah, ada 17 isu bermasalah di RKUHP," kata Maidina dalam diskusi di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (20/9).

Beberapa masalah krusial antara lain terkait perlindungan perempuan hingga pasal penghinaan presiden dan lembaga negara. Ia menyayangkan tujuan revisi yang ingin mengubah UU dari zaman kolonial, namun justru hanya mencopy-paste UU lama yang ada, bahkan ada juga pasal yang sudah dihapuskan MK lalu dimunculkan kembali dalam RUU KUHP.

"Terkait dengan perlindungan perempuan, kepastian hukum, demokrasi, dan akhirnya masukan kita pasal penghinaan presiden, masih ada penghinaan pemerintahan sah yang sudah dihapuskan MK, dan tidak berusaha dievaluasi pasal-pasal lucu, pasal penggelandangan, pasal memberi minuman yang sudah mabuk, pasal unggas yang masuk ke pekarangan yang sudah diberi benih," katanya.

Selain itu ia menilai, pembahas RUU KUHP telah gagal lantaran telah memasukkan ranah privat ke dalam urusan pidana. Ia kecewa dengan banyaknya ahli atau profesor hukum yang gagal meluruskan niat DPR mengkriminalisasi urusan pribadi warga negara. Beberapa contoh ranah privat yang diusik dalam RKHUP adalah ancaman pidana bagi zina, seks di luar pernikahan atau kumpul.

"Perannya ahli pidana ya disitu untuk meluruskan, bahwa tidak semua hal yang kita anggap bertentangan dan agama dan moral itu bisa diatur dalam bentuk hukum pidana. Enggak semua hukum agama misal sholat, ya emang saya boleh di penjara karena gak solat? Ya kan itu urusan personal orang," katanya.

Para aktivis hukum mulanya sempat berharap agar pada ahli hukum yang ikut menggodok RKUHP menjelaskan bahwa ranah privat tidak seharusnya masuk pidana karena akan berakibat kesewenang-wenangan aparat.

"Harusnya ahli pidana bisa menjelaskan pidana itu upaya terakhir, pidana itu tidak boleh menyasar ranah privat karena ketika menyasar ranah privat maka akan ada kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum," kata Maidina.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com

Artikel Asli