Mengapa tirani dapat menjadi ujung tak terhindarkan dari demokrasi

The Conversation Indonesia Dipublikasikan 11.20, 22/11/2019 • Lawrence Torcello, Associate Professor of Philosophy, Rochester Institute of Technology
Pada awal munculnya demokrasi, Plato meramalkan sebuah akhir yang buruk, vangelis aragiannis/Shutterstock.com

Plato, salah satu pemikir dan penulis paling awal mengenai demokrasi, meramal bahwa memberikan kesempatan masyarakat untuk memerintah diri mereka sendiri pada akhirnya akan membawa rakyat mendukung kekuasaan yang dikendalikan oleh para tiran.

Saat saya memberitahu para mahasiswa filsafat saya bahwa sekitar 380 tahun sebelum Masehi Plato bertanya “tidakkah tirani tumbuh dari demokrasi”, mereka kadang terkejut, tidak menyangka adanya hubungan itu.

Tapi melihat dunia politik modern sekarang, ramalan itu tidaklah sangat mustahil bagi saya. Dalam negara demokratis seperti Turki, Inggris, Hungaria, Brasil, dan Amerika Serikat (AS), demagog anti-elite sedang menunggangi gelombang populisme.

Bagi para filsuf, istilah “liberalisme” memiliki arti yang berbeda dari yang dipahami dalam politik partisan di AS. Liberalisme adalah filosofi yang mengutamakan perlindungan hak individu, termasuk kebebasan pemikiran, agama, dan gaya hidup dari opini massa dan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.

Apa yang salah di Athena?

Di Athena pada era klasik, tempat lahirnya demokrasi, pertemuan demokratis adalah sebuah arena yang berisi retorika yang tidak dibatasi oleh kesetiaan pada fakta atau kebenaran. Sejauh ini, tidak asing bagi kita.

Aritoteles dan para muridnya belum menetapkan konsep dan prinsip dasar logika, sehingga mereka yang ingin mempengaruhi orang lain harus belajar dari kaum sofis; mereka mengajarkan retorika dan berfokus pada mengendalikan emosi pendengar alih-alih mempengaruhi logika berpikir mereka.

Di sini letak jebakannya: kekuasaan ada di tangan siapa pun yang dapat mengendalikan keinginan kolektif warga negara dengan menggunakan emosi mereka, alih-alih menggunakan bukti dan fakta untuk mengubah pendapat mereka.

Pericles berpidato di Athena. Philipp von Foltz/Wikimedia Commons

Memanipulasi orang menggunakan rasa takut

Dalam “Sejarah Perang Peloponnesia”, sejarawan Yunani Thukidides memberikan sebuah contoh bagaimana negarawan Athena Pericles, yang terpilih secara demokratis dan tidak dianggap seorang tiran, tetap mampu memanipulasi warga Athena:

“Apabila dia merasakan arogansi membuat mereka semakin percaya diri walau situasinya sebaliknya, dia akan mengatakan sesuatu untuk menimbulkan rasa takut dalam hati mereka; dan sebaliknya, bila dia melihat mereka merasa takut tanpa alasan jelas, dia akan mengembalikan kepercayaan diri mereka lagi. Maka terjadilah sesuatu yang disebut demokrasi, tapi pada kenyataannya adalah pemerintahan oleh satu laki-laki terkemuka.”

Pidato yang menyesatkan adalah elemen penting para pemimpin lalim, karena pemimpin lalim membutuhkan dukungan dari rakyat. Manipulasi rakyat Athena oleh para demagog meninggalkan warisan ketidakstablisan, pertumpahan darah, dan perang genosida, sebagaimana digambarkan oleh Thukidides.

Catatan sejarah itulah alasan mengapa Socrates – sebelum diputuskan dihukum mati lewat pengambilan suara secara demokratis – mencela demokrasi Athena karena mengutamakan pendapat khalayak dan mengorbankan kebenaran. Sejarah berdarah Yunani juga menjadi alasan mengapa Plato menghubungkan demokrasi dengan tirani dalam Buku VIII “Republik” karyanya.

Demokrasi Athena adalah demokrasi tanpa batasan terhadap dorongan-dorongan terburuk oleh mayoritas.

Lawrence Torcello tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Artikel Asli