Mengapa Jokowi Tak Lagi Libatkan KPK dalam Seleksi Menteri?

Kompas.com Dipublikasikan 04.33, 17/10/2019 • Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Fabian Januarius Kuwado
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Kepala Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengungkap alasan Presiden Joko Widodo tak lagi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memilih penghuni kabinetnya.

Tahun ini berbeda dengan 2014 lalu, saat Presiden meminta KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menelusuri rekam jejak nama-nama calon menteri yang dia himpun.

Ngabalin mengatakan, saat itu, Jokowi melibatkan KPK karena belum memahami bagaimana karakter dan latar belakang orang-orang yang masuk dalam daftarnya.

"Periode lalu dia baru jadi Presiden. Tentu dia mau tahu ini tuh siapa, ini siapa, bagus enggak nih," ujar Ngabalin di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Mengenang Peran KPK Saat Dilibatkan Seleksi Menteri Jokowi pada 2014

Berbeda dengan saat ini, setelah memerintah selama lima tahun. Sedikit banyak Jokowi sudah mengenal karakter yang jadi kandidat menterinya.

Bahkan, kata Ngabalin, Jokowi punya sistem tersendiri untuk mengetahui profil orang tersebut.

"Sekarang dia punya sistem penerapan, punya mekanisme dalam mendeteksi profil. Insya Allah bisa tanpa KPK," kata Ngabalin.

Ngabalin mengaku kecewa dengan KPK karena menyampaikan di depan media bahwa lembaga antirasuah itu tak lagi dilibatkan.

Ia menyebut KPK mengadu ke lembaga swadaya masyarakat. Hal ini membuat sejumlah LSM yang peduli pada isu korupsi pun mengkritik langkah Jokowi saat ini.

Baca juga: Jokowi yang Tak Lagi Libatkan KPK dalam Memilih Menteri…

Lagipula, kata Ngabalin, tak ada aturannya bahwa Presiden harus melibatkan KPK dalam seleksi menteri.

"Menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan kabinet itu hak presiden. Kalau sampai KPK lakukan seleksi, memeriksa pejabat, itu pelanggaran undang-undang karena Anda enggak diberi kewenangan," kata Ngabalin.

"Bagaimana orang dikasih merah, kuning, hijau. Kau paksa-paksa," tutur dia.

Jika mau dilibatkan, Ngabalin meminta KPK langsung menemui presiden dan berbicara.

KPK juga bisa menanyakan langsung alasan mengapa presiden tak libatkan KPK lagi.

"Ngomong ke sana, bukan berteriak ke NGO-NGO," kata dia.

Penulis: Ambaranie Nadia Kemala Movanita Editor: Bayu Galih

Artikel Asli