Menelusuri Pasal Janggal RKUHP: Berbau Kolonialisme yang Rugikan Perempuan dan Orang Telantar

LINE TODAY Dipublikasikan 14.00, 20/09/2019

Presiden Joko Widodo baru saja mengeluarkan keputusan untuk menunda pengesahan RKUHP.  Rancangan Undang Undang KUHP yang segera disahkan oleh DPR ini menyita banyak perhatian, serta mendorong adanya aksi demo yang menolak pengesahan rancangan tersebut. Jika ditelusuri, banyak pasal kontroversial yang justru malah merugikan rakyat yang dibahas dalam pasal ini, sebab beberapa pasal justru menyoroti ranah privat setiap warga negara. Berikut penjelasan lengkapnya.

RKUHP Ditolak karena Terlalu Mengurus Urusan Privat Warga

Suasana Sidang Paripurna ke-3 tahun 2018-2019 di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/8/2018). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pd/18.
Suasana Sidang Paripurna ke-3 tahun 2018-2019 di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/8/2018). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pd/18.

Ketua Divisi Kebijakan Hukum Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, Andreas Nathaniel Marbun menilai DPR tidak seharusnya meloloskan pasal yang mengurus hal privat, seperti hubungan seks konsensual yang belum menikah termasuk pelanggaran hukum. Hal inilah yang membuat pembahasan RKUHP ini membutuhkan waktu lama, karena mengurus permasalahan moril. Hal senada juga disampaikan oleh Erasmus Napitupulu, Direktur Program ICJR. Beliau menyebut negara terlalu mengurus hak privat warga dan hal tersebut bersifat kolonialisme. Baca penjelasan selengkapnya di sini.

Kritik yang sama juga disampaikan oleh Maidina Rahmawati, peneliti dari ICJR. Pihaknya menemukan setidaknya ada 17 masalah dalam RKUHP ini. Beberapa masalah penting di antaranya terkait perlindungan perempuan hingga pasal penghinaan presiden dan lembaga negara. Sangat disayangkan karena revisi ini malah sebagai langkah mundur ke era kolonial, sebab ada pasal yang sudah dihapuskan MK malah dimasukkan kembali. Selengkapnya bisa dibaca di sini. 

Tingginya desakan untuk menolak pengesahan RKUHP ini diikuti dengan aksi demonstrasi mahasiswa dan aktivis. Presiden Joko Widodo akhirnya membuat keputusan meminta menunda pengesahan tersebut. Tonton video selengkapnya di sini.

Pasal di RKUHP yang Kontroversial & Rugikan Wanita

Mahasiswa yang melakukan aksi di depan Gedung DPR terkait revisi UU KPK dan RUU KUHP telah membubarkan diri. (Suara.com/Novian)
Mahasiswa yang melakukan aksi di depan Gedung DPR terkait revisi UU KPK dan RUU KUHP telah membubarkan diri. (Suara.com/Novian)

Salah seorang aktivis HAM, Tunggal Pawestri menjabarkan sepuluh pasal yang disebut janggal dan dikritisi oleh banyak pihak. Misalnya Pasal 470 RUU KUHP yang menyebut wanita korban perkosaan yang menggugurkan anaknya bisa dikenakan pidana penjara 4 tahun, wanita pekerja pulang malam dan terlunta di jalanan serta dianggap gelandangan akan didenda Rp1 juta sesuai pasal 432, perempuan yang menginap dengan lawan jenis untuk menghemat biaya terancam dilaporkan ke kepala desa dan dipenjara 6 tahun sesuai Pasal 419. Selengkapnya soal pasal kontroversial tersebut bisa dilihat di artikel ini.

Selain itu, juga ada pasal-pasal lain yang dianggap menimbulkan masalah. Seperti pasal 417 dan 419 yang terlalu menyoroti ranah privasi. Juga pasal 604, 605, dan 607 dalam RKUHP yang menyebutkan hukuman bagi koruptor hanya dua tahun, sementara di KUHP lama minimal empat tahun. Selengkapnya soal pasal bermasalah tersebut bisa dilihat di sini.

Pasal Aborsi di RKUHP Abai Terhadap Korban Perkosaan

Salah satunya pembahasan yang menimbulkan kritikan yaitu pasal aborsi yang dianggap abai terhadap korban perkosaan. Di pasal ini disebutkan setiap perempuan yang menggugurkan kandungan atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan dipidana paling lama 4 tahun. Pasal ini dinilai mundur dari Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang memberikan pilihan bagi korban perkosaan untuk aborsi. Selengkapnya bisa dibaca di sini.

Selengkapnya mengenai pasal kontroversial tersebut bisa dilihat di video berikut ini.

RKUHP Ancam Denda Rp1 Juta pada Gelandangan

Gelandangan terjaring razia di Pasar Minggu Foto: Soejono Saragih/kumparan
Gelandangan terjaring razia di Pasar Minggu Foto: Soejono Saragih/kumparan

Revisi lainnya juga menyinggung soal orang telantar. Dalam Pasal 432 RKUHP versi 15 September, seseorang yang hidup menggelandang terancam denda maksimal Rp1 juta sesuai kategori 1. Sebelumnya, dalam KUHP gelandangan diancam pidana 3 bulan penjara. Perubahan ini menimbulkan kritik. Simak berita selengkapnya di sini.

RKUHP Bisa Bungkam Kebebasan Pers

RKUHP juga disebut bisa mengancam kebebasan pers, seperti yang tertuang dalam pasal 219 tentang penghinaan presiden dan wakil presiden serta pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah. Kedua pasal ini dinilai tidak sejalan dengan semangat demokrasi. Selengkapnya bisa dilihat di video berikut ini.

RKUHP Disebut Asal Jadi

Banyak pihak yang melihat pembahasan RKUHP ini asal jadi sehingga warga rentan masuk penjara, seperti disampaikan oleh Anggara Suwahju, Direktur Eksekutif ICJR. Anggara menilai revisi ini sarat kriminalisasi dan DPR serta pemerintah saat penyusunannya disebut tidak mempertimbangkan dampak lebih lanjut. Akibatnya, warga dari kalangan apa pun bisa terancam masuk penjara. Simak penjelasan selengkapnya di sini.