Menagih Komitmen Negara untuk Lindungi Wanita Korban Kekerasan

Femina Dipublikasikan 05.00, 11/12/2019 • NF0365

Foto: shutterstock

LBH APIK Jakarta kemarin, Selasa (11/12) meluncurkan Catatan Tahunan 2019 (CATAHU 2019) sebuah kumpulan data kasus kekerasan terhadap wanita yang dilaporkan ke dan ditangani oleh LBH APIK Jakarta dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Ini merupakan bagian dari rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKtP) setiap tahunnya dari tanggal 25 Nopember hingga 10 Desember.

Sepanjang tahun 2019, LBH APIK Jakarta menerima 794 pengaduan kasus kekerasan terhadap wanita. Di tahun sebelumnya 2018, terdapat 837 kasus yang dilaporkan. Tetap tingginya angka pengaduan tersebut dapat dimaknai sebagai tingginya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan kekerasan terhadap wanita melalui LBH APIK Jakarta. 

LBH APIK Jakarta memastikan proses hukum agar wanita korban kekerasan dapat mengakses keadilan. Namun, dalam prosesnya, penanganan kasus tidak disertai dengan respon cepat dari Aparat Penegak Hukum (APH), pemerintah, DPR serta berbagai pihak terkait yang memiliki wewenang untuk melindungi korban kekerasan.

“Meskipun telah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya kekerasan terhadap perempuan, dalam praktiknya perempuan korban kerap menemui berbagai kendala dalam pemenuhan hak korban ketika meneruskan kasus ke Pengadilan.” ujar Siti Mazumah, Direktur LBH APIK Jakarta.

LBH APIK Jakarta luncurkan Catatan Tahunan 2019 (CATAHU 2019) tentang kasus kekerasan yang dilaporkan ke dan ditangani oleh LBH APIK Jakarta selama tahun 2019./ Foto: dok. LBH APIK Jakarta

Dari jumlah 794 kasus, terdapat beberapa jenis kasus yang ditangani LBH APIK Jakarta, diantaranya; 249 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 125 kasus perdata keluarga, 103 kasus kekerasan seksual dewasa, 46 kasus kekerasan seksual anak, 63 kasus kekerasan dalam pacaran (KDP), 48 kasus hak anak, 44 kasus pidana umum, 21 kasus komunitas, 20 kasus ketenagakerjaan, 6 kasus pemalsuan dokumen dan identitas, 3 kasus poligami, 2 kasus perdagangan manusia, 1 kasus pemaksaan orientasi seksual, serta 63 kasus di luar klasifikasi kasus LBH APIK Jakarta.

Dalam proses penanganan kasus kekerasan, wanita korban kerap menghadapi kendala mulai dari tingkat penyidikan sampai proses pemeriksaan di Pengadilan. Contohnya, dari 249 kasus KDRT yang diterima oleh LBH APIK, hanya 15 kasus yang dilaporkan ke polisi; dalam kasus kekerasan psikis, sebagian besar korban tidak melanjutkan laporannya karena tidak sanggup membayar visum et psikiatricum, suatu prasyarat untuk penanganan kasus.

Dari 64 kasus kekerasan seksual terhadap anak, hanya 7 kasus yang dapat di proses sampai ke persidangan. Sedangkan sisanya mandeg dan tidak berjalan lagi. Ada lagi contoh kasus kekerasan seksual di tahun 2019 yang berkendala, yaitu kasus terjadi di sebuah pesantren di Bogor dengan pelaku pemilik pesantren. Banyak anak yang menjadi korban, hanya 2 orang korban yang berani lapor ke polisi, yakni GHN dan ANG (keduanya 11 tahun). Dalam proses pemeriksaan korban, penyidik malah memarahi korban dan menuduh korban pemain watak.

Foto: shutterstock

Beragam contoh penanganan kasus tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual masih sangat minim. Berdasarkan catatan refleksi penanganan kasus dan advokasi perubahan hukum yang dilakukan LBH APIK Jakarta sepanjang 2019, dapat disimpulkan bahwa kondisi penegakan hukum belum membaik seperti yang diharapkan, karena beberapa hal di bawah ini:

1/ Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran terhadap hak yang mendasar. Seperti belum terpenuhinya akses keadilan bagi wanita korban serta kelompok rentan lainnya.

2/ Kebijakan yang positif seperti UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak belum sepenuhnya diterapkan untuk kepentingan korban, sementara kebijakan lainnya kurang memadai untuk memberikan jaminan perlindungan dan bahkan diskriminatif seperti KUHP/ RKUHP serta UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Khususnya terkait UU Bantuan Hukum.

3/ RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih belum disahkan di penghujung masa kerja anggota DPR Periode 2014-2019. Padahal UU ini diperlukan untuk menjamin perlindungan korban kekerasan seksual.

4/  Masih banyak hambatan dalam pelaksanaan maupun keterbatasan UU yang belum menjangkau hak-hak kelompok rentan seperti wanita korban kekerasan atas bantuan hukum.

Dalam peluncuran CATAHU 2019, LBH APIK Jakarta menegaskan bahwa pelanggaran Hak Asasi Perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. LBH APIK Jakarta pun meminta pemerintah, DPR, Aparat Penegak Hukum serta pihak-pihak terkait yang memiliki wewenang agar sSegera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga,  segera merevisi UU ITE yang banyak memakan korban dan sering digunakan pelaku dalam upaya pembungkaman terhadap korban, dan menegakkan implementasi UU PKDRT, UU TPPO serta aturan dan kebijakan positif lainnya secara maksimal untuk kepentingan korban.

Juga meminta pemerintah untuk memberlakukan sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap wanita dan anak, termasuk layanan visum gratis dan rumah aman yang mudah diakses oleh korban. Serta memaksimalkan pemenuhan hak-hak korban sebagaimana yang sudah dijamin dalam konstitusi maupun aturan perundang-undangan, khususnya hak korban atas restitusi dan hak atas bantuan hukum. (f)

Artikel Asli