Mantan Direksi Bank Permata Tersandung Kredit Fiktif Proyek Pertamina Rp 1,2 Triliun

Kontan.co.id Dipublikasikan 05.45, 11/08 • Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus kredit fiktif kembali terjadi. Kali ini pelakunya adalah PT Megah Jaya Prima Lestari (MJPL), debitur PT Bank Permata Tbk (BNLI), mengatasnamakan proyek fiktif dari PT Pertamina.

Sebanyak 11 oknum Bank Permata di bagian risiko dan wholesale banking, sudah ditetapkan menjadi tersangka. Tiga diantara 11 tersangka kredit fiktif senilai Rp 1,2 triliun itu, merupakan mantan direksi Bank Permata.

Penetapan ke-11 tersangka tersebut berdasarkan Surat Ketetapan No.S.Tap/5/I/Res.2.2/2020/Dittipideksus Bareskrim Polri tgl 20 Jan 2020.

Sebelas tersangka kredit fiktif dari Bank Permata, terdiri dari: 
1. Roy Arman Arfandi (mantan direktur utama)
2. Anita Kumala Siswadi (mantan direktur)
3. Michael Alan Coye (mantan direktur)
4. Ardi Sedaka
5. Denis Dominanto
6. Eko Wilianto
7. Muhammad Alfian Syah
8. Yessy Mariana
9. Henry Hardijaya
10. Liliana Zakaria
11. Tjong Chandra

Sebanyak 8 orang tersangka, kecuali para mantan direksi Bank Permata, perkaranya kini sudah masuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jakarta Selatan).

Merujuk data Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara pertama tercatat dengan nomor perkara 664/Pid-Sus/2020/PN JKT.SEL. Pada perkara ini, Eko Wilianto, Muhammad Alfian Syah, dan Yessy Mariana duduk sebagai terdakwa.

Sedangkan perkara kedua, tercatat dengan nomor perkara 665/Pid-Sus/2020/PN JKT.SEL. Duduk sebagai terdakwa dalam perkara nomor 665 ini yaitu Denis Dominanta, Tjong Candra, dan Henry Hardijaya.

Adapun perkara ketiga yang mendudukkan Ardi Sedaka dan Liliana Zakaria sebagai terdakwa tercatat dengan nomor perkara 666/Pid-Sus/2020/PN JKT.SEL.

Ketiga perkara tersebut, terdaftar di PN Jakarta Selatan pada17 Juni 2020.

Dari ketiga berkas perkara tersebut, ada tiga tersangka lain yang kasusnya belum masuk persidangan. Mereka yang juga merupakan mantan direktur Bank Permata, terdiri dari 

Mengutip situs PN Jakarta Selatan, kasus kredit fiktif ini terjadi sekitar periode Desember 2013 sampai dengan Mei 2015.

Kala itu, MJPL mengajukan fasilitas kredit modal kerja kepada Bank Permata dengan tujuan pembiayaan 7 kontrak pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan PT Pertamina.

Salah satu rincian rencana penggunaan kredit adalah guna proyek pembangunan pipanisasi avtur terminal bahan bakar minyak (terminal BBM) Makassar ke Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan.

Johnny Komisaris MJPL kala itu, menemui Eko Wilianto (Relationship Manager Bank Permata) guna memberikan penjelasan terhadap dokumen-dokumen terkait proyek-proyek yang akan dimohonkan.

Dokumen-dokumen tersebut seperti misalnya Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) dan surat penunjukan pemenang pemilihan langsung proyek DPPU Hasanuddin dari Pertamina.

Ada pula dokumen lain seperti time schedule proyek DPPU Hasanuddin, company profile proyek DPPU Hasanuddin, laporan keuangan audited dan kuartalan, laporan piutang dagang MJPL terkait DPPU Hasanuddin, serta rekening koran MJPL untuk tiga bulan terakhir.

Pada saat kasus tersebut terjadi, Roy Arman Arfandy menjabat sebagai Direktur Wholesale Banking. Sebelum akhirnya, Roy naik jabatan menjadi Direktur Utama Bank Permata lewat keputusan RUPSLB 27 November 2014.

Sementara Anita Kumala Siswadi bertindak sebagai pejabat setingkat di bawah Roy, dan kemudian naik jabatan menjadi Direktur Wholesale Banking menggantikan Roy. 

Sementara tersangka lainnya yakni Michael Alan Coye, kala itu bertindak selaku Direktur Risiko (Risk).

Hingga pada RUPSLB 13 Desember 2016, Ridha D.M. Wirakusumah diangkat menjadi Direktur Utama Bank Permata menggantikan Roy. Pada saat yang sama, Loh Tee Boon ditunjuk menjadi Direktur Risiko menggantikan Michael yang mengundurkan diri.

Terungkapnya kredit fiktif ini bermula saat kredit bagi MJPL yang berbentuk working capital financing tersebut, macet.

Pada 16 Oktober 2017, Ridha selaku Direktur Utama baru Bank Permata melakukan konfirmasi atas proyek MJPL kepada Pertamina. Pertamina lantas menjawab konfirmasi Bank Permata, melalui surat tanggal 15 November 2017.

Dari jawaban Pertamina, Bank Permata di bawah kepemimpinan Ridha baru mengetahui bahwa 7 kontrak proyek MJPL ternyata fiktif.

Kepada KONTAN, Juniver Girsang selaku kuasa hukum menyatakan, nilai outstanding kredit fiktif tersebut berkisar Rp 1,2 triliun.

Dari keterangan pihak Pertamina, Bank Permata lantas melaporkan kasus kredit fiktif tersebut ke bagian Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, sekitar pertengahan tahun 2018. Bank Permata juga berupaya memulihkan kerugian dari kasus kredit fiktif tersebut.

MJPL balik melaporkan oknum Bank Permata

Namun di saat yang sama, kata Juniver, pihak MJPL melaporkan adanya unsur ketidak hati-hatian dan keterlibatan orang dalam Bank Permata pada kasus kredit fiktif tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bareskrim dan sejumlah pihak lainnya.

"Bareskim lantas secara mandiri, mengembangkan kasus ini dari keterangan pihak MJPL. Polisi menggeledah, menyita dan menetapkan sejumlah tersangka dari pihak Bank Permata," tutur Juniver, Selasa (11/8). 

Adapun dari pihak MJPL sendiri, sudah mendapat vonis hukuman dari hakim yang perkaranganya juga di sidang di PN Jakarta Selatan.

Kabar yang sampai ke KONTAN, perkara atas nama tiga mantan direksi Bank Permata akan segera dilimpahkan ke PN Jakarta Selatan dalam waktu dekat.

KONTAN telah menghubungi pihak Pertamina, yang namanya telah dicatut MJPL guna memperoleh fasilitas kredit dari Bank Permata. "Pertamina tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut," tutur  Fajriyah Usman Vice President corporate Communication Pertamina, Kepada KONTAN, Senin (10/8).

Pemeriksaan OJK

Slamet Edy Purnomo, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menanggapi kasus kredit fiktif Bank Permata tersebut.

Dia bilang, OJK kala itu sudah ikut melakukan pemeriksaan dan investigasi. "Bahkan sudah diserahkan kepada pihak kepolisian berdasarkan SKB antara OJK, kepolisian dan Kejagung (Kejaksaan Agung)," tutur Slamet Edy, kepada KONTAN, Minggu (9/8).

Slamet Edy menyatakan, debitur pada kasus kredit fiktif tersebut sudah dikenakan hukuman. "Namun debiturnya kalau tidak salah, balik melaporkan ketidakberesan pemberian kredit tersebut," kata Slamet Edy.

Namun seperti diterangkan Juniver, pengembangan kasus kredit fiktif ini merupakan pengembangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan informasi dari pihak MJPL.

Artikel Asli