Luhut Ungkap Alasan Pemerintah Belum Umumkan Berlakunya New Normal

Kompas.com Dipublikasikan 00.54, 03/06 • Ade Miranti Karunia
KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan didampingin juru bicaranya Jodi Mahardi melakukan konfrensi video, di Jakarta, Rabu (18/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan alasan pemerintah belum mengumumkan berlakunya era kenormalan baru atau new normal.

Ia mengatakan, keputusan berlakunya era kenormalan baru atau new normal tidak bisa dipatok berdasarkan tanggal pasti. Namun berdasarkan angka dan kurva kasus wabah virus corona (Covid-19).

"Keputusan re-opening (kenormalan baru) bukan didasarkan tanggal pasti. Saya ulangi, bukan tanggal pasti melainkan oleh data dengan indikator threshold yang terukur, penurunan ODP, PDP dan penurunan kasus,"  ujarnya melalui diskusi virtual, Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: LPDB-KUMKM Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

"Nah itu sebabnya, sampai hari ini Presiden belum mengumumkan (berlakunya ner normal)," sambung dia.

Mantan Komandan Khusus Satgas Tempur Kopassus itu mengingatkan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 bila status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai dilonggarkan.

Dalam dua minggu terakhir, Luhut melihat adanya penurunan kasus baru Covid-19. Ia menilai sudah waktunya PSBB dilonggakan.
"Tapi kalau tidak disiplin, enggak tertutup kemungkinan kita tutup lagi," ucapnya.

Baca juga: Bos Garuda: Industri Penerbangan Akan Kembali Normal dalam 2-3 Tahun

Luhut mengatakan, bila masyarakat tidak disiplin, maka dikhawatirkan akan terjadi gelombang kedua pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah kata dia, terus menyiapkan berbagai hal sebelum mengumumkan berlakunya new normal. Ia memastikan pemerintah akan tetap mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Ada tiga tahapan yang akan dievaluasi setiap bulannya ketika pemerintah melonggarkan PSBB dan menjalankan kenormalan baru.

Baca juga: Luhut Tantang Pengkritik Utang Negara Tatap Muka

"Memastikan setiap protokol kesehatan diterapkan selama PSBB. Koordinasi dengan pemda untuk memastikan kesiapan daerah dan menjaga komunikasi yang baik dengan warga," kata Luhut.

Luhut membantah koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak berjalan dengan baik, misalnya dengan Pemprov DKI Jakarta. Luhut mengaku sering menelepon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Ada yang bilang, itu Menteri Ad Interim Perhubungan tidak berkoordinasi dengan Gubernur DKI. Siapa bilang? orang kami telepon-teleponan. Kami bicarakan jelas. Karena ini masalah ramai-ramai, bukan masalah per orang. Jangan dibikin masalah per orang," kata dia.

Baca juga: [POPULER MONEY] Perusahaan dan Pekerja Harus Bayar Iuran Tapera

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut sudah saatnya masyarakat dapat hidup berdamai dengan Covid-19.

Selama wabah masih ada, Jokowi juga meminta agar masyarakat juga tetap mematuhi protokol kesehatan.

New normal merupakan bagian dari strategi menghadapi pandemi virus corona. Strategi utama yang disarankan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO), yakni test, tracing, treat dan isolate.

Baca juga: Pengusaha Travel Haji Mengklaim Rugi Besar Bila Calon Jamaah Haji Ingin Refund

Penulis: Ade Miranti KaruniaEditor: Yoga Sukmana

Artikel Asli