Klarifikasi Kedutaan Singapura soal Pernyataan Polri Terkait Honggo

kumparan Dipublikasikan 02.02, 21/09/2019 • Andreas Gerry Tuwo
Tersangka kasus kondensat, Honggo Wendratno Foto: Aria Pradana/kumparan

Sekretaris Pertama Kedutaan Singapura Matthew Chan merespons pernyataan bahwa negaranya tak kooperatif untuk menyerahkan tersangka korupsi kondensat yaitu Presiden Direktur PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (PT TPPI), Honggo Wendratmo.

Menurut Chan pernyataan Wadirtipideksus Kombes Helmy Santika bahwa Singapura tidak kooperatif tak tepat. Sebab, Honggo tidak berada di Singapura.

"Saya ingin mengklarifikasi Honggo tidak di Singapura, Singapura telah menyampaikan ini ke Pemerintah Indonesia dalam kesempatan sebelumnya, dan Kemlu Singapura sudah mengeluarkan pernyataan publik mengenai ini pada Januari 2018," sebut Chan dalam keterangan pers kepada kumparan.

Chan menambahkan, Pemerintah Singapura belum menerima permintaan apapun dari Indonesia mengenai Honggo maupun kasus TPPI.

"Dalam kasus ini, Pemerintah Indonesia tidak berkomunikasi dengan Pemerintah Singapura sejak Juli 2018," sambung Chan.

"Singapura akan menyediakan bantuan yang diperlukan Indonesia pada kasus ini, bila Singapura menerima permintaan resmi lewat jalur resmi dan berada dalam lingkup hukum kami serta kewajiban internasional untuk melakukannya," jelas dia.

Pada 4 September 2019, Kombes Helmy mengatakan, salah satu alasan kenapa Honggo belum ditahan karena Singapura tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

"Indonesia dan Singapura tidak punya kerja sama ekstradisi, itu dulu. Terus kita mau bagaimana? Kalau pihak Singapura tidak kooperatif untuk serahkan Honggo, kita mau bagaimana," kata Helmy.

Berita ini merupakan tanggapan dari artikel kumparan 'Tak Kunjung Tangkap Honggo, Bareskrim Keluhkan Sikap Singapura'.

Kasus kondensat yang terungkap pada 2015 ini melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT TPPI. Pada 2009, SKK Migas melakukan proses penunjukan langsung penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI.

Namun proses ini dinilai tidak melalui Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP0000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-SO tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara.

Berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah ditetapkan pada 20 Januari 2016, ditemukan fakta PT TPPI telah melakukan lifting kondensat sebanyak 33.089.400 barrel dalam kurun waktu 23 Mei 2009 hingga 2 Desember 2011. Negara pun mengalami kerugian hingga 2,716 miliar dolar AS atau Rp 35 triliun.

Dalam dugaan korupsi ini, Bareskrim telah menetapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, Deputi Finansial Ekonomi, Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, dan Honggo. Raden Priyono dan Djoko Harsono pernah ditahan karena kasus ini. Namun, keduanya kembali bebas setelah penangguhan penahanannya dikabulkan.

Tindakan mereka diduga melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berikut pernyataan tertulis dari Kedutaan Singapura yang diterima kumparan:

RESPONSE TO ARTICLE “TAK KUNJUNG TANGKAP HONGGO, BARESKRIM KELUHKAN SIKAP SINGAPURA”, DATED 4 SEPTEMBER 2019

I refer to the article “Tak Kunjung Tangkap Honggo, Bareskrim Keluhkan Sikap Singapura” published by Kumparan on 4 September 2019. The article reported ' comments by POLRI Criminal Investigation Department (BARESKRIM) Deputy Director of Special and Economic Crimes, Helmi Santika, who claimed that former PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) owner Honggo Wendratno was in Singapore, and that the Singapore Police Force (SPF) had an “uncooperative attitude” in not giving Honggo up to POLRI.

I would like to clarify that Honggo is not in Singapore. Singapore had conveyed this to the Indonesian authorities on previous occasions, and the Ministry of Foreign Affairs (MFA) of Singapore had issued a public statement on this in January 2018. In addition, Singapore has not received from Indonesia any reguests through the appropriate official channels on matters related to Honggo or the TPPI case to date. In fact, the Indonesian authorities have not been in touch with the Singapore authorities on the case since July 2018.

Singapore will provide the necessary assistance to Indonesia on this case, if Singapore receives a reguest through the appropriate official channels, and it is within the ambit of our laws and international obligations to do so.

I hope that this clarification of the facts will set the record straight and prevent unnecessary misunderstandings. Please publish this clarification in full on your website. Thank you.

Artikel Asli