Khofifah Sebut Bansos Covid-19 Akan Untungkan Petahana Pilkada 2020

Kompas.com Dipublikasikan 01.53, 10/08 • Fitria Chusna Farisa
Dok. Pemprov Jatim
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, petahana pada Pilkada 2020 berpotensi diuntungkan dengan adanya pandemi Covid-19.

Lantaran petahana punya kesempatan mempolitisasi bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi untuk kepentingan dukungan Pilkada.

"Apa betul bahwa di era pandemi ini kemungkinan bansos akan menguntungkan petahana? Rasanya, iya," kata Khofifah dalam diskusi virtual yang digelar Minggu (9/8/2020) malam.

Baca juga: Bawaslu Ungkap 4 Bentuk Politisasi Bansos Covid-19 pada Pilkada 2020

Khofifah mengatakan, ada berbagai bansos yang dikirimkan pemerintah pusat untuk penanganan pandemi Covid-19.

Bansos-bansos itu umumnya disalurkan ke warga melalui pemerintah daerah, dengan penanggung jawab bupati hingga wali kota.

Oleh karenanya, kata Khofifah, dalam proses penyaluran ini dimungkinkan bagi kepala daerah menyelipkan pesan-pesan politik tertentu.

"Bahwa di dalam tanggung jawab dia sebagai kepala daerah memang memungkinan dia untuk menyampaikan pesan-pesan bansos ini kepada masyarakat secara langsung," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu Temukan Politisasi Bansos Covid-19 di 23 Kabupaten/Kota

Khofifah menuturkan, di Jawa Timur sendiri ada 19 daerah yang bakal menggelar Pilkada 2020. Dari jumlah tersebut, 2 daerah di antaranya berpotensi diikuti oleh calon petahana.

Berdasar laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, kata Khofifah, sudah banyak ditemukan bansos Covid-19 yang diduga dipolitisasi kepala daerah.

Misalnya, penulisan nama bupati pada amplop bansos, hingga logo pasangan calon kepala daerah di kemasan sembako bansos.

"Ini bungkus sembakonya dikasih logo bahkan, bukan hanya bupati, logo pasangan calonnya," ucap Khofifah.

Baca juga: Banyak Politisasi Bansos Oleh Kepala Daerah, Ini Permintaan Bawaslu ke KPU

Menurut Khofifah, hal ini penting untuk segera ditindaklanjuti pihak berwenang. Khofifah pun mengaku dirinya telah mendorong Bawaslu untuk segera merespons laporan-laporan tersebut.

"Saya sampaikan ini sudah harus bottom up process yang melaporkan ke Bawaslu kabupaten/kota ini juga harus segera di-follow up. Jadi jangan sampai menunggu kemudian ada reaksi dari masyarakat baru kemudian direspon," kata dia.

Dalam diskusi yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mendorong pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang dapat mencegah praktik politisasi bantuan sosial oleh petahana Pilkada.

Senada dengan Khofifah, Arif menyebut bahwa petahana berpotensi lebih diuntungkan akibat kemungkinan politisasi bansos ini.

Baca juga: Bawaslu: Larangan dan Sanksi Kepala Daerah Politisasi Bansos Terkendala Regulasi

"Kita mendorong terus kepada pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang diharapkan bisa menghindarkan apa yang disebut dengan politisasi bansos di mana anggaran yang berasal dari rakyat baik itu ada di dalam APBN maupun APBD tidak bisa digunakan secara sewenang-wenang," tutur Arif.

"Secara moral dan politik tidak dibenarkan untuk memanfaatkan satu keadaan dengan cara-cara yang tidak demokratis dalam situasi pandemi di mana secara psikopolitis para petahana diuntungkan," kata dia.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Penulis: Fitria Chusna FarisaEditor: Kristian Erdianto

Artikel Asli