Kemkominfo Sebut Aturan Blokir Ponsel BM Masih Koordinasi

Merdeka.com Dipublikasikan 09.33, 19/08/2019
Ilustrasi smartphone. ©densnapdealtvshop
Dirjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Ismail, menyatakan hingga sampai hari ini belum ada update terkait dengan penandatanganan aturan pemblokiran ponsel black market (BM) melalui International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Dirjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Ismail, menyatakan hingga sampai hari ini belum ada update terkait dengan penandatanganan aturan pemblokiran ponsel black market (BM) melalui International Mobile Equipment Identity (IMEI).

"Wah, belum ada update lagi," ujarnya saat ditanya awak media usai acara ujicoba 5G Smartfren di Marunda, Jakarta, Senin (19/8).

Menurutnya, sejauh ini masih butuh koordinasi dengan beberapa kementerian, seperti Kementerian Keuangan. Hal ini terkait dengan teknis pajaknya.

"Masih butuh koordinasi, Pak Menteri (Menkominfo-red) masih komunikasi dengan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan-red) kaitan dengan pajaknya," ungkap dia.

Meski begitu, kata Ismail, draftnya dari aturan tersebut hampir selesai. memang rencananya aturan pemblokiran ponsel BM akan ditandatangani pada 17 Agustus 2019. Aturan ini juga dibuat oleh 3 Kementerian, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perdagangan.

Namun, untuk pemberlakuan aturan tersebut sendiri belum diketahui. Bisa cepat, bisa lambat. Kata Ismail, itu tergantung dari kesiapan 7 hal, yakni: 1. Kesiapan sistem informasi basis data IMEI Nasional, 2. Database IMEI, 3. Kesiapan sistem dengan diujicoba, 4. Sistem sudah sinkronisasi dengan data operator seluler, 5. Sosialisasi sudah cukup yang dilakukan stakeholder, 6. Kesiapan SDM kementerian dan operator seluler, dan 7. Dilengkapi dengan SOP implementasi bersama 3 kementerian.

Artikel Asli