Kapolri: Copot 10-15 Kapolres Tak Ganggu Organisasi

Liputan6.com Diupdate 09.56, 20/11/2019 • Dipublikasikan 09.56, 20/11/2019 • Liputanenam
Dilantik Jokowi, Idham Azis Resmi Jadi Kapolri
Komjen Pol Idham Azis memberikan isyarat saat upacara pelantikannya sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11/2019). Idham Azis dilantik menjadi Kapolri menggantikan Tito Karnavian yang diangkat menjadi Mendagri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan, bukan rahasia pejabat Polri di daerah ada yang bermain proyek dengan pemerintah daerah setempat. Idham mengaku sudah mengingatkan jajarannya terkait masalah tersebut.

"Kepada pada Kasatwil saya, yang main dengan Pemda, main minta proyek ini bukan rahasia umum pak," kata Idham saat memberikan jawaban dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Idham mengaku cara menanggulangi masalah tersebut adalah dengan mencopot pejabat tersebut. Dia mengatakan, sampai 10-15 orang Kapolres dicopot bukan menjadi masalah bagi Polri.

"Saya pernah dinas di luar wilayah, dia harus kita tindak. Obatnya cuma satu kita tindak. Saya kira kita mencopot 10 atau 15 Kapolres itu tidak goyah organisasi," tegasnya.

Adapun jawaban tersebut menanggapi pernyataan anggota komisi III Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan. Trimedya mengatakan, ada Kapolda-Kapolres memalak gubernur, wali kota hingga bupati.

"Tolong dicek apakah jalan perintah Kabid Propam itu dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi, Kapolda, Kapolres jangan menyusahkan bupati, itu memang fakta yang tak terbantahkan," ujar Trimedya.

 

Anggaran Khusus

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis (kiri) berbincang dengan Wakapolri Komjen Ari Dono saat rapat kerja perdana dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Rapat membahas anggaran, pengawasan, dan isu-isu terkini di Indonesia. (Liputan6.com/JohanTallo)

Legislator asal Sumatera Utara itu mengatakan, sampai ada anggaran khusus yang disiapkan gubernur, bupati dan wali kota untuk aparat penegak hukum. Trimedya mengatakan, banyak kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan mengeluhkan hal tersebut.

"Sehingga bagi gubernur dan kepala daerah yang lain, bupati, wali kota ada anggaran APK, aparat penegak hukum, bahkan ada alokasi proyek sekian untuk Kapolda sekian, Kapolres sekian dari total ini. Nah itu bagaimana," jelas Trimedya.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Saksikan Video Terkait di Bawah Ini:

Artikel Asli