Jokowi: Sikap Menteri BUMN Copot Dirut Garuda Pesan untuk Semuanya

Liputan6.com Diupdate 11.39, 06/12/2019 • Dipublikasikan 11.39, 06/12/2019 • Liputanenam
Jokowi Pimpin Rapat Terbatas
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Rapat terbatas perdana dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju itu mengangkat topik Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada dirut atau pegawai BUMN jangan lagi melakukan kesalahan seperti yang dilakukan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Ari Ashkara.

Ari merupakan pemilik komponen motor Harley Davidson seharga Rp 800 juta yang diselundupkan melalui pesawat Garuda tipe Airbus 330-900.

"Sudah diputuskan oleh Menteri BUMN, sudah itu tegas sekali, saya kira pesannya tegas sekali sudah, saya tidak akan mengulang, jangan ada yang mengulang-ngulang seperti itu lagi. Sudah," kata Jokowi usai peresmian Tol Jor II Arus Kunciran-Serpong di Gerbang Tol Parigi, Kota Tangerang, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2019).

Dia menegaskan, langkah tegas yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir dengan mencopot jabatan Ari dari jabatan dirut Garuda adalah pesan supaya jangan main-main.

"Gimana sudah tegas banget. Menteri BUMN sudah tegas sekali. Sudah, itu pesan untuk semuanya, jangan main-main, sudah," kata Jokowi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memberhentikan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Ashkara atas penyelundupan onderdil Harley Davidson keluaran 1970-an yang didatangkan dari Prancis. Pemecatan tersebut usai Ari Ashkara mengaku merupakan pemilik barang selundupan tersebut.

"Saya sebagai Kementerian BUMN akan memberhentikan saudara Direktur Utama Garuda Indonesia," ujar Erick di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 5 Desember 2019.

Erick mengatakan, pemecatan Ari Ashkara tidak bisa dilakukan secara langsung sebab harus melewati proses Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Mengingat perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik publik.

"Untuk proses pemberhentian tidak bisa langsung hari ini, nanti ada rapat pemegang saham umum. Tapi kita langsung menunjuk pelaksana tugas," jelas dia.

Tak Boleh Bawa Kargo

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi saat konferensi pers penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Jakarta, Kamis (5/12/2019). (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Buntut kasus penyelundupan komponen motor gede Harley Davidson milik penumpang inisial AA, yang diduga sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara, semakin panjang.

Keterangan terbaru dari Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyebutkan bahwa pesawat Garuda Indonesia yang membawa motor seharga Rp 800 juta tersebut sebenarnya tidak boleh membawa kargo.

"Pesawat tersebut baru dan belum dioperasikan secara komersil. Harusnya enggak boleh bawa kargo," tutur Arya di Gedung Kementerian BUMN, Jumat (6/12/2019).

Lebih dari itu, pesawat yang membawa Harley tersebut ternyata langsung mendarat ke hanggar, karena pesawat baru. Arya, yang juga menjabat sebagai komite audit, menduga ada itikad tidak baik untuk menghindari pemeriksaan.

Oleh karenanya, kasus ini bisa jadi masuk ke dalam tindak pidana. Meski demikian, butuh pembuktian lebih lanjut dari Bea dan Cukai serta pihak kepolisian.

"Dari itu merekomendasikan Kementerian BUMN, untuk mengambil tindakan direksi dan staf Garuda Indonesia. Itu ditandatangani, Sahala, Chairal Tanjung, 5 komisaris," tutupnya.

Plt Dirut Garuda

Garuda Indonesia kedatangan armada A330-900 Neo.

Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Fuad Rizal ditunjuk jadi Pelaksana Tugas Direktur Utama Garuda Indonesia, menggantikan sementara Ari Askhara.

Ari Ashkara dicopot karena diduga melakukan penyelundupan suku cadang motor Harley Davidson dan sepeda Brompton, melalui pesawat Garuda Indonesia.

 "Jadi sudah pada konfirmasi pelaksana tugas Dirut adalah Direktur Keuangan," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dikutip Antara, Jumat (6/12/2019).

Karena itu, untuk terkait pengawasan keselamatan penerbangan tidak masalah karena ditangani oleh Direktur Operasi dan Direktur Teknik.

Pernyataan tersebut menanggapi kekosongan jabatan yang ada di posisi tertinggi organisasi Garuda Indonesia, terlebih saat ini jelang musim ramai Natal dan Tahun Baru.

"Kalau safety (keselamatan) adalah domain Direktur Operasi dan Direktur Maintenance, jadi sudah sesuai dengan kualifikasi, tentu keamanan tidak bermasalah," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional (Inaca) Denon Prawiraatmadja mengatakan tidak ada imbas langsung pencopotan Dirut Garuda kepada operasional penerbangan.

"Kalau jelang Natal dan Tahun Baru enggak ada dampak langsung, operasionalnya tetap berjalan seperti biasa," katanya.

 

Reporter: Intan Umbari

Sumber: Merdeka

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Artikel Asli