Jokowi: Dampak Covid-19 Meluas hingga Sektor Keuangan

Kompas.com Dipublikasikan 08.01, 14/08 • Mutia Fauzia
ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY
Presiden Joko Widodo bersiap menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Kepala Negara memilih menggunakan pakaian adat Sabu, Nusa Tenggara Timur, pada sidang tahunan yang digelar di tengah pandemi Covid-19 kali ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan pandemi Covid-19 merupakan bencana kesehatan dan kemanusiaan yang berimbas pada seluruh lini kehidupan manusia.
Kepala Negara itu mengungkapkan, tak hanya masalah kesehatan, pandemi Covid-19 nyatanya telah meluas ke masalah lain mulai dari sosial, ekonomi, hingga sektor keuangan.
"Penanganan yang luar biasa telah dilakukan oleh banyak negara, terutama melalui stimulus fiskal," jelas Jokowi ketika berpidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Jokowi mencontohkan, beberapa negara secara jor-joran melonggarkan kebijakan fiskal dengan memperlebar defisitnya.

Baca juga: Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 4,5 Persen hingga 5,5 Persen pada 2021
Jerman misalnya, mengalokasikan stimulus fiskal sebesar 24,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)nya. Meski di sisi lain, pertumbuhannya terkontraksi minus 11,7 persen di kuartal kedua 2020. Amerika Serikat mengalokasikan stimulus fiskal hingga 13,6 persen PDB, namun pertumbuhan ekonominya minus 9,5 persen.
Adapun China mengalokasikan stimulus 6,2 persen PDB, dan telah kembali tumbuh positif 3,2 persen di kuartal kedua, namun tumbuh minus 6,8 persen di kuartal sebelumnya.
Jokowi mengatakan, pemerintah Indonesia juga melakukan langkah-langkah penanganan pandemi dengan melakukan relaksasi defisit yang diperlebar hingga di atas 3 persen dalam tiga tahun mendatang.
Hal tersebut tertuang di dalam Undang-undang No 2 tahun 2020.
"Tahun 2020, APBN telah diubah dengan defisit sebesar 5,07 persen PDB dan kemudian meningkat lagi menjadi 6,34 persen PDB," jelas Jokowi.
"Pelebaran defisit dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan dan perekonomian meningkat pada saat pendapatan negara mengalami penurunan," tambah dia.

Baca juga: Jokowi Gelontorkan Rp 356,5 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi 2021, Ini Rinciannya

Penulis: Mutia FauziaEditor: Erlangga Djumena

Artikel Asli