Jokowi dan Prabowo Bersatu: Beli Satu, Dapat Dua

tirto.id Dipublikasikan 11.06, 21/10/2019 • Aulia Adam
Presiden Joko Widodo (kanan) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

Kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saat pelantikan presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin disambut baik Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo. Ia melemparkan apresiasi lewat sebait pantun.

“Dari Teuku Umar ke Kertanegara, dijamu nasi goreng oleh Ibu Mega. Meski Pak Prabowo tak jadi kepala negara, tapi masih bisa berkuda dan berlapang dada,” kata Bamsoet yang kemudian disambut tepukan tangan, termasuk dari Prabowo dan Sandi.

Tak cuma apresiasi, kehadiran Prabowo juga memperkuat spekulasi bila Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo akan masuk dalam kabinet kerja jilid 2, pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Spekulasi berkembang setelah Prabowo melakukan safari politik ke sejumlah partai pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Misalnya ke rumah Megawati Soekarnoputri (Ketum PDIP), Suharso Monoarfa (PPP), Surya Paloh (Nasdem), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Airlangga Hartanto (Golkar).

Prabowo pun diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara, pada Kamis, 10 Oktober 2019.

Dahnil Anzar Simanjutak, juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat mengatakan Prabowo dan Partai Gerindra siap membantu bila Jokowi memang meminta.

“Kami persilakan apabila Pak Jokowi dan pemerintah lima tahun ke depan membutuhkan dan bersesuaian dengan konsepsi Gerindra, tentu Gerindra dengan kesanggupannya, kami akan bekerja,” kata Dahnil.

Respons Pemilih Golput

'Kedekatan' Prabowo dan Jokowi ini bukan hal yang mengejutkan bagi Lini Zurlia (32 tahun), aktivis Koalisi Masyarakat Sipil, yang tempo hari sempat jadi wajah Golongan Putih (Golput). “Tentu saja tidak (terkejut), makanya saya Golput,” kata Lini.

Semua ini sudah terbaca sejak awal, kata Lini.

“Siapa pun yang menang akan saling merapat, sebab di antara 01 dan 02 sejatinya sedang mengamankan ‘kepemilikan aset’ yang dikuasai. Begitulah cara kerja oligarki. Kami, termasuk saya yang golput sama sekali enggak terkejut,” kata Lini.

Salah satu hal yang ia protes dari pilpres kemarin, sampai akhirnya memutuskan golput adalah sistem partai dan pemilu Indonesia yang dianggap sangat elitis. Sehingga pilihan capres jadi terbatas.

Galesh (38 tahun), aktivis lain yang vokal memperbincangkan hak golput pada pilpres kemarin juga mengaku tak terkejut dengan manuver Prabowo dan Gerindra.

“[Situasi ini] cuma menunjukkan ke publik bahwa konsolidasi elite ini sudah sampai tahap tidak malu lagi mengangkangi demokrasi,” kata Galesh.

Galesh adalah salah sosok yang sempat membuat “Mimbar Ekspresi: Saya Golput” di Taman Aspirasi, Jakarta, Februari 2019. Orang-orang yang berjumlah kira-kira 20 ini, mengaku tidak mewakili instansi apa pun, termasuk organisasi non-pemerintah. Mereka bicara kenapa memilih posisi politis itu.

Sama seperti Lini, salah satu yang Galesh soroti adalah sulitnya membangun partai politik sendiri sehingga saat ini partai-partai hanya diisi elite yang punya modal.

“Kami semua tahu, partai-partai yang ada sekarang jauh dari kepentingan rakyat banyak,” kata Galesh.

Saat ini untuk mendirikan partai, harus ada perwakilan (pengurus) di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan. Agar partisipasi masyarakat lebih terakomodir, kata dia, pemerintah dan legislatif harus membuka ruang bagi partai-partai lokal, yang dalam sistem hukum sekarang tidak dimungkinkan kecuali di Aceh.

Partai lokal, kata Galesh, akan jauh lebih sanggup 'menangkap' aspirasi masyarakat.

Menurut dia, dalam sistem hukum sekarang, yaitu lewat Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah, calon independen harus mengumpulkan surat dukungan di tingkat kelurahan dan kecamatan sesuai jumlah syarat minimum.

“Biaya materai di surat dukungan saja bermiliar-miliar. Siapa yang sanggup kecuali yang biayai oligarki dan partai-partai,” kata Galesh. Seharusnya, kata dia, syarat-syarat pencalonan dipermudah.

Bersatu Awasi Kinerja Pemerintah

Merapatnya Prabowo ke pemerintah juga mengindikasikan ketiadaan oposisi di parlemen. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai apa yang terjadi saat ini hanya sandiwara yang sedang diperankan para elite politik.

Menurut Ujang, mereka tahu kapan harus bermusuhan dan tahu kapan harus berangkulan.

“Yang dikejar hanya kuasa, jabatan, dan wibawa,” kata Ujang kepada reporter Tirto, pada Jumat, 18 Oktober 2019.

Politik yang dipertontokan, kata Ujang, hanyalah politik kompromistis dan pragmatis yang tak berideologis. Ujang berkata, semuanya dihitung berdasarkan kepentingan politik, bukan berdasarkan kepentingan rakyat.

Namun, menurut Galesh, ketiadaan oposisi itu adalah salah satu narasi yang dijual ke publik.

“Padahal realitanya, selalu ada oposisi—baik difasilitasi negara lewat parlemen, maupun di jalanan,” tambah Galesh.

Menurut Galesh, politik akomodatif ala Jokowi yang merangkul Prabowo dan Gerindra dalam kabinet kerja jilid 2 adalah momentum pendidikan politik bagus buat warga.

“Masyarakat sudah bisa melihat ada yang salah dengan sistem yang berjalan hari ini,” kata dia.

Menurut Galesh, gerakan #ReformasiDikorupsi yang dapat sambutan baik dan dukungan publik luas mesti dijadikan contoh indikator meningkatnya literasi politik masyarakat saat ini.

Hal senada diungkapkan Lini. Menurut dia, sudah tak penting lagi siapa yang golput dan siapa yang mendukung kubu mana saja.

Manuver masuknya Gerindra ke kabinet, kata dia, adalah bukti agar rakyat bersatu mengawasi kerja pemerintah.

“Yang menjadi pengawas kerja pengurus negara bukan hanya golput, tapi semua warga negara wajib hukumnya,” kata Lini.

“Yang bisa dilakukan oleh kelompok yang menolak untuk memilih keduanya, ya harus terus mengawasi, mengambil peran oposisi, menjadi shadow government dan parlemen jalanan,” kata Lini menambahkan.

“Tapi, kami enggak bisa gerak sendiri.”

Menurut Lini, rakyat harus sama-sama sadar dan bergerak untuk memantau kesewenang-wenangan yang berpotensi terjadi. Salah satunya menggugat UU Partai Politik dan Sistem Pemilu yang sudah terbukti cuma menguntungkan segelintir orang, terutama para oligarki.

“Segala cara harus dilakukan untuk menggugat kesewenangan negara, mulai dari ruang pengadilan hingga jalanan,” kata Lini.

Artikel Asli