Joko Tjandra Ajukan PK Tanggal 8 Juni 2020, Menggunakan KTP yang Baru Dicetak

Kontan.co.id Dipublikasikan 08.40, 06/07/2020 • Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengkritisi upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Joko Soegiarto Tjandra (Joko S. Tjandra).

Kata Boyamin, Joko Soegiarto Tjandra mendaftarkan upaya hukum PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 2020. Joko melampirkan copy KTP tertanggal 8 Juni 2020, yang artinya KTP tersebut baru dicetak pada tanggal 8 Juni 2020.

Lewat siaran persnya, Senin (6/7) Boyamin menyebutkan untuk mengajukan PK, Joko S. Tjandra wajib melampirkan copy KTP.

Setelah ditelusuri, lanjut Boyamin, Joko S. Tjandra telah melampirkan foto copy KTP tertanggal 8 Juni 2020. Sesuai ketentuan, data yang bersangkutan non aktif sejak 31 Desember 2018. 

Meskipun datanya telah non aktif, ternyata Joko S. Tjandra diduga bisa melakukan cetak KTP-el (KTP elektronik)  pada tanggal 8 Juni 2020 dan diduga melakukan rekam data pada tanggal yang sama, yaitu 8 Juni 2020.

Baca Juga: Wah, Djoko Tjandra diduga telah mengubah nama di pengadilan

Rekam data dan cetak KTP-el dilakukan di kantor Dinas Dukcapil Jakarta Selatan dengan alamat Jl. Simprug Golf I Nomor 89, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Semestinya, lanjut Boeyamin, Joko S. Tjandra tidak bisa mencetak KTP dengan identitas WNI dikarenakan telah menjadi Warga Negara lain Papua Nugini dalam bentuk memiliki Pasport Negara Papua Nugini.

Berdasar Pasal 23 Ayat (8)  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia kewarganegaraan hilang apabila memiliki Pasport Negara lain. 

KTP baru Joko Soegiarto Tjandra tertulis tahun lahir 1951, sementara dokumen lama pada putusan PK tahun 2009 tertulis tahun lahir 1950.

Kata Boeyamin, atas dasar KTP WNI tidak sah dan perbedaan tahun lahir KTP baru 1951 dengan dokumen lama di pengadilan tahun lahir 1950, maka semestinya PN Jakarta Selatan semestinya menghentikan proses persidangan PK yang diajukan Joko S. Tjandra.

Atas dasar sengkarut sistem kependudukan yang menjadikan Joko S. Tjandra dapat merekam data dan memperoleh KTPel maka Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta akan diadukan ke Ombusdman pada hari Selasa tgl 7 Juli 2020 bersamaan aduan terhadap Dirjen Imigrasi atas lolosnya Joko S. Tjandra keluar masuk Indonesia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menginstruksikan jajarannya untuk segera menangkap terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali bernama Djoko Sugiarto Tjandra.

Menurut informasi, Djoko Tjandra yang telah buron bertahun-tahun tersebut akan mengajukan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

"Sudah saya perintahkan untuk tangkap dan eksekusi," ujar Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Djoko Tjandra disebut akan mengajukan PK pada Senin ini. Ia menyebutkan, beberapa waktu belakangan kejaksaan berupaya mencari Djoko Tjandra tetapi belum membuahkan hasil. "Djoko Tjandra adalah buronan kami dan kami rencanakan sudah tiga hari ini kami cari, tapi belum muncul," tutur dia. 

Jaksa Agung M Prasetyo, mengaku tidak mudah untuk menangkap Djoko Sugiarto Tjandra yang masih buron. Djoko belakangan diketahui berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Papua Nugini.

"Itu kesulitan yang kami hadapi. Termasuk Samadikun itu punya lima paspor. Ada di antara mereka, Edy Tansil, Djoko Tjandra sudah pasti mengubah kewarganegaraan," ujar Prasetyo di kantornya, Senin (25/4/2016). 

Prasetyo menduga Djoko dilindungi oleh negaranya saat ini. Belakangan, dikabarkan Djoko juga berpindah ke Singapura. Hal ini juga menyulitkan Kejagung untuk mengembalikan Djoko Tjandra karena tidak adanya perjanjian ekstradisi.

"Kalau kami mengejar orang dan kami makan di restoran yang sama, tidak bisa begitu saja mencoba mengambil dia. Seperti itu kira-kira," kata Prasetyo.

Dalam kasus itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Djoko bebas dari tuntutan. Kemudian, Oktober 2008 Kejaksaan melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. MA menerima dan menyatakan Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah.

Djoko dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan harus membayar denda Rp 15 juta dan uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara. Namun, sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko Tjandra diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby. 

Djoko kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012. Namun, alih status warga negara itu tidak sah, sebab Djoko masih memiliki permasalahan hukum di Indonesia.

Artikel Asli