Isu Prabowo jadi Menteri Jokowi, Ini Jawaban Fadli Zon...

Kompas.com Dipublikasikan 07.53, 20/10/2019 • Fabian Januarius Kuwado
KOMPAS.com/Haryantipuspasari
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai menerima tokoh-tokoh Papua di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon angkat bicara soal kemungkinan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi menteri pada Kabinet Kerja Jilid II.

"Nanti, kita lihat saja," ujar Fadli saat dijumpai di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Wartawan pun bertanya lagi soal cerita yang pernah diungkapkan Prabowo, yaitu tentang mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln memberi jabatan pada lawan politiknya William Seward.

Baca juga: PDI-P Berharap Dapat Jatah Menteri di Bidang Ini…

Cerita itu diketahui disampaikan Prabowo di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurut Fadli, pernyataan Prabowo itu hanyalah perumpamaan bahwa di dalam politik, ada kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan kelompok.

"Itu perumpamaan bahwa di dalam politik ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan nasional. Kadang-kadang kita harus mengorbankan kepentingan kelompok, kepentingan partai untuk kepentingan yang lebih besar, itu maknanya," ungkap Fadli.

Fadli juga menambahkan, jabatan menteri merupakan hak presiden terpilih Jokowi, sehingga apakah Gerindra akan mendapatkan kursi menteri atau tidak, akan diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

"Saya kira, kalau soal kementerian itu kan urusan presiden, jadi saya kira menteri itu kan pembantunya presiden, jadi kita serahkan kepada Presiden Jokowi untuk bentuk kabinet,” kata Fadli.

Baca juga: PPP Serahkan soal Jatah Menteri Sepenuhnya kepada Jokowi

Sementara, posisi Gerindra lima tahu mendatang, apakah sebagai koalisi atau mitra kritis, Fadli menegaskan bahwa hal tersebut telah diserahkan kepada Prabowo Subianto.

"Ya belum tahu, kita lihat nanti semuanya dari sisi Gerindra, kita sudah serahkan kepada Pak Prabowo untuk mengambil sikap, baik itu berkoalisi atau berada di luar pemerintah," tambah Fadli. 

 

Editor: Fabian Januarius Kuwado

Artikel Asli