Inilah konsekuensi akibat batal berangkat haji

Kontan.co.id Dipublikasikan 02.15, 03/06 • Abdul Basith Bardan, Vendy Yhulia Susanto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia memutuskan tak memberangkatkan jamaah haji ke Tanah Suci tahun 2020 karena pandemi korona (Covid-19) belum berakhir. Apalagi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga belum memberi kepastian atas pelaksanaan ibadah haji 2020.

Menteri Agama Fachrul Razi, menegaskan, pembatalan pemberangkatan ibadah haji berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. "Baik jamaah haji reguler maupun jamaah haji visa khusus," kata Fachrul dalam konferensi pers, Selasa (2/6).

Kementerian Agama menyatakan bahwa jemaah yang sudah masuk daftar berangkat tahun ini akan diberangkatkan tahun depan. Tapi pemerintah tak bisa memastikan apakah Arab Saudi tetap memberi kuota 221.000 orang seperti tahun ini atau  menguranginya demi menerapkan protokol pencegahan korona.

Baca Juga: Ibadah haji batal, BPKH siap konversi US$ 600 juta ke rupiah

Menteri Agama menambahkan, calon jemaah tahun ini  tak perlu mengambil dana ongkos haji. Dia pun menyatakan, pemerintah menjamin biaya haji tahun 2021 bagi calon jamaah yang batal berangkat tahun ini tetap sama, yakni  Rp 35,2 juta per orang. "Jadi setoran biaya perjalanan ibadah haji akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)," kata Fachrul.

Baca Juga: Menag: Pembatalan ibadah haji 2020 bukan yang pertama dalam sejarah

Dana haji yang dikelola BPKH memberi imbal hasil yang  akan dikembalikan ke calon jamaah haji. "Manfaat itu bisa menutup kekurangan pembayaran haji tahun depan sehingga biaya tak naik," kata Nizar, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

Sebaliknya, jika biaya ibadah haji turun, selisih dari total manfaat akan dikembalikan kepada jamaah. Adapun jamaah haji yang menarik diri dari ibadah haji tahun depan bisa menarik kembali uang haji mereka. Aturan ini juga berlaku bagi petugas haji daerah serta pembimbing dari kelompok jamaah haji.

Sebelumnya BPKH telah menyiapkan US$ 600 juta untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Karena batal dipakai, BPKH menyatakan dana itu akan dikonversi lagi ke rupiah dan disimpan di bank lokal atau diinvestasikan.

Keputusan pemerintah tidak memberangkatkan ibadah haji ini pun menuai pro dan kontra. Kalangan yang pro kebijakan ini menilai langkah ini positif sebagai upaya melindungi calon jamaah haji dari pandemi Covid-19.

Namun kebijakan ini membuat daftar antrean calon jamaah haji Indonesia makin panjang. Berdasarkan catatan BPKH, pendaftar jamaah haji bertambah 710.000 orang pada tahun  2019. Padahal akhir tahun 2018, total pendaftar calon jamaah haji Indonesia mencapai  4,13 juta. Artinya kini lebih dari 4,8 juta warga Indonesia yang antre berangkat  haji.

Di sisi lain, Indonesia hanya memiliki kuota haji sebanyak 221.000 orang per tahun. Alhasil, calon jamaah haji yang mendaftar saat ini   baru bisa berangkat tahun 2042.

Toh, Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menilai tepat keputusan pemerintah. Penyelenggaraan haji merupakan kegiatan kolosal yang melibatkan ratusan ribu orang dan nilai bisnisnya mencapai Rp 14 triliun. Oleh karena itu, pengelolaan dan persiapannya harus matang dan perlu waktu.

Artikel Asli