Ini Pasal-pasal RUU KUHP yang Jadi Masalah

Femina Dipublikasikan 05.00, 20/09/2019 • NF0365

 

Foto: pixabay

Belakangan area sekitar gedung DPR Jakarta ramai oleh demonstrasi. Kesal karena terkena imbas kemacetan? Dengar dulu alasan mereka turun ke jalan. Saat ini adalah masa-masa terakhir masa kerja DPR periode 2014 -2019, dan di masa yang mepet ini DPR disibukkan rapat paripurna membahas undang-undang. 

Yang jadi sorotan antara lain RUU KUHP. Sebagian aktivis wanita prihatin. Sementara RUU PKS yang diperjuangkan untuk melindungi wanita dari kekerasan seperti yang dialami Baiq Nuril seperti menemui kebuntuan, DPR kelihatannya lebih ngotot mensahkan  RUU KUHP yang dianggap bermasalah. 

Kepada media Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, menyampaikan saran agar DPR menunda pengesahan RUU KUHP. Ia menilai isi dalam RUU KUHP lebih kolonial dari KUHP buatan Belanda. Selain berpotensi menghambat kebebasan sipil juga berpotensi memperluas kriminalisasi. Saat moralitas individu di ruang privat diatur, RUU KUHP malah cenderung melemahkan pengaturan tindak pidana khusus seperti korupsi. 

Apa saja pasal yang berpotensi menimbulkan masalah? Ini dia: 

1. Pasal tentang hukuman mati

Pasal 67, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 masih mengatur hukuman mati. Hukuman mati adalah pasal yang dianggap kontroversial. Sejumlah kelompok masyarakat termasuk Elsam menilai hukuman mati melanggar hak hidup orang.

2. Pasal-pasal yang mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers

Definisi makar terdapat dalam Pasal 167, yaitu niat melakukan perbuatan dengan sudah dilakukan permulaan perbuatan. Definisi ini dianggap bermasalah karena mendefinisikan makar dalam konteks sangat sederhana, seperti penghinaan terhadap bendera (Pasal 234 dan 235), penghinaan presiden (Pasal 218, 219, dan 220), penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240 dan 241), penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara (Pasal 353 dan 354 ), dan penyerangan terhadap harkat dan martabat pemimpin negara dan wakilnya (Pasal 223 dan 224). Dikhawatirkan ini akan mengekang kebebasan pers dan membuat pemerintah seolah kebal kritik.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Abdul Manan menyebutkan, pasal-pasal 281, 219,  241, 247, 262, 354, 440, dan 444 dapat dikenakan pada pemberitaan yang dianggap negatif oleh kelompok tertentu dan mengancam kebebasan pers. 

Pasal yang dimaksud yaitu Pasal 281 soal penghinaan pengadilan, Pasal 219 mengatur penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, Pasal 241 soal penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 247 terkait hasutan melawan penguasa, Pasal 262 mengatur penyiaran berita bohong, Pasal 263 terkait berita tidak pasti, Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama, Pasal 354 soal penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, Pasal 440 terkait pencemaran nama baik, dan Pasal 444 mengatur pencemaran orang mati.

3. Pasal penodaan agama

Dalam Pasal 313 disebutkan setiap orang yang menyiarkan, menunjukkan, menempelkan tulisan, gambar, atau rekaman, serta menyebarluaskannya melalui kanal elektronik dapat dipenjara lima tahun. 

Foto: pixabay

4. Pasal terkait aborsi

Lembaga kajian independen yang perfokus pada reformasi sistem peradilan pidan dan hukum di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR mencatat, pasal-pasal terkait aborsi seperti pasal 250, 470, 471, 47, bisa menimbulkan kriminalisasi terhadap korban perkosaan. 

Dalam Pasal 251, 470, 471, dan 472 RUU KUHP terdapat pasal terkait aborsi atau menggugurkan kandungan. Pasal 251 ayat (1) memidana pemberi atau peminta obat penggugur kandungan. Dalam Pasal 415, pidana mengancam orang yang menunjukkan alat menggugurkan kandungan.

Sementara Pasal 470 ayat (1) memidana orang yang mengugurkan kandungannya baik dilakukan sendiri atau pun meminta orang melakukan untuk dirinya. Pasal 471 ayat (1) mengatur orang yang mengugurkan atau mematikan kandungan perempuan lainnya atas persetujuan.

Dalam pasal tersebut, aborsi tidak mengancam pidana dokter yang menggugurkan kandungan korban perkosaan, tetapi memenjarakan korban perkosaan yang menggugurkan kandungan.

Masih menurut ICJR, pemerintah dan DPR seharusnya fokus pada pengaturan aborsi yang lebih sehat dan baik. Terlebih, UU Kesehatan juga telah mengatur teknis menggugurkan kandungan yang bersih dan aman.

5. Pasal tentang hubungan seks di luar nikah

Kelompok masyarakat sipil menyoroti pasa-pasal yang terlalu mengurusi ruang privasi. Hubungan seks di luar nikah atau zina dapat dijerat dengan Pasal 417 dan 419. Pasal 417 ayat 2 menjelaskan orang yang berzina bukan dengan pasangan sah menikah dipidana penjara selama satu tahun. Sementara Pasal 419 ayat 1 menjelaskan orang yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau kohabitasi dipidana enam bulan.

Mereka yang telah berhubungan badan tanpa status sah, kemudian sang laki-laki berjanji mengawini tapi kemudian ingkar, maka akan dijerat pasal 148 ayat 1.

6. Pasal tentang wanita pulang malam, gelandangan, dan psikososial

Dalam aturan RUU KUHP sebelumnya, kaum gelandangan yang dianggap mengganggu ketertiban umum ini dipidana kurungan tiga bulan. Yang kini diusulkan, Pasal 432 mengancam denda Rp1 juta terhadap wanita yang bekerja dan pulang malam, pengamen, tukang parkir, orang dengan disabilitas psikososial yang ditelantarkan keluarga, serta anak jalanan. Bagaimana menurut Anda? 

7. Pasal tentang tindak pidana korupsi

Pasal terkait tipikor yaitu pasal 604, 605, dan 607 dalam RUU KUHP hukuman pidana bag koruptor hanya dua tahun, padahal pada KUHP lama paling sedikit empat tahun penjara. Selain itu tidak menerapkan adalanya pidana tambahan berupa uang pengganti. RUU KUHP juga dianggap tak mengakomodir Pasal 15 yang bisa menjerat orang yang mencoba, membantu, dan melakukan pemufakatan jahat untuk tipikor dihukum setara dengan delik penuh.

Dengan segala kontroversi seperti disebutkan di atas, banyak pihak menyuarakan agar RUU KUHP dicabut dan ditunda. Bagaimana menurut Anda? (f)

Artikel Asli