Indonesia resesi karena kebijakan pemerintah amburadul

Alinea.id Dipublikasikan 12.22, 06/08/2020 • Nanda Aria Putra
Indonesia resesi karena kebijakan pemerintah amburadul
Kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi disebut sebagai sumber masalah kontraksi ekonomi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini mengatakan pemerintah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang negatif 5,32% pada kuartal II-2020 dan terancam masuk ke jurang resesi.

Dengan melihat kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 selama ini, menurut dia, bukan tidak mungkin Indonesia akan benar-benar masuk ke lubang resesi dengan pertumbuhan yang semakin anjlok di dua kuartal pada sisa tahun ini.

"Fungsi pemerintah menahan pertumbuhan minus tidak jalan, justru pemerintah jadi kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi yang negatif. Saya yakin kuartal III masuk resesi, kuartal IV masuk lebih jauh lagi apabila penanganan seperti ini," katanya dalam video conference, Kamis (6/8).

Menurutnya, kontribusi pemerintah terhadap anjloknya perekonomian terlihat dari tidak tertanganinya dengan baik persoalan kesehatan masyarakat, di mana angka kasus positif Covid-19 baru terus tumbuh. Berdasarkan hasil pendataan sejak 5 Agustus 2020 hingga 6 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB, jumlah pasien yang terkonfirmasi coronavirus disease 2019 atau Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan 1.882 kasus. Dengan demikian, total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 118.753 orang. 

Padahal, kata Didik, tanpa pengendalian kesehatan yang baik, pemulihan ekonomi nasional mustahil dapat diciptakan.

"Kebijakan penanganan pandemi pemerintah sumber masalah. Komunikasi pemerintah sangat buruk, jangan bemimpi mengatasi resesi, kalau kebijakan pandemi amburadul seperti sekarang," ujarnya.

Lebih lagi, kebijakan pemerintah untuk membuka perekonomian dengan melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) justru dilakukan di saat pertumbuhan pasien positif Covid-19 terus meningkat, sementara negara lain melakukannya saat angka positif menurun.

"Sekarang masyarakat sudah tidak disiplin, karena dimulai oleh pemerintah melakukan pelonggaran (PSBB) pada saat naik (kasus positifnya). Negara lain melakukan pelonggaran pada saat turun," tuturnya. 

Apalagi, sambungnya, pemerintah cenderung menyerahkan pengendalian pandemi Covid-19 di pemerintahan daerah, padahal anggaran dan sumber daya yang besar berada di pemerintahan pusat.

"Sekarang posisinya kebijakan penanganan pandemi diserahkan ke pemerintah daerah yang sumber dayanya tidak banyak, yang pegang ribuan triliun itu kan pemerintah pusat, tapi pandemi diserahkan ke pemda, itu tidak fair," ucapnya.

Artikel Asli