Indonesia jadi anggota Dewan HAM PBB, 9 persoalan menanti

Lokadata.id Dipublikasikan 05.47, 18/10/2019 • Aghnia Adzkia
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjawab pertanyaan dalam sesi wawancara khusus dengan Kantor Berita Antara di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Sidang majelis umum PBB memilih Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB perwakilan Asia Pasifik untuk 2020-2022 dengan perolehan suara tertinggi 174 dari total 193 negara. Menjadi anggota Dewan HAM tak berarti Indonesia bebas persoalan karena ada sembilan pekerjaan rumah (PR) yang menanti.

"Ini adalah amanah dan bukti kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia. Amanat ini akan saya tunaikan sebaik mungkin," kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam konferensi pers Kamis (16/10/2019) malam.

Pemilihan Dewan HAM PBB berlangsung pada Kamis pagi waktu New York, Amerika Serikat. Indonesia mengalahkan empat negara lainnya yang menjadi anggota dewan HAM PBB; yakni Jepang (165 suara), Korea Selatan (165 suara), Marshall Islands (123 suara), dan Irak (121 suara).

Ini adalah kali kelima Indonesia terpilih. Terdahulu, posisi yang sama diemban pada 2015-2017, 2012-2014, 2008-2010, 2006-2007.

Kepada awak media, Retno membeberkan tiga prioritas Indonesia ketika bertugas nanti. Pertama, mendorong kemajuan dan perlindungan HAM, baik di regional maupun tingkat global. Kedua; meningkatkan kapasitas negara dalam penghormatan, kemajuan, dan perlindungan HAM melalui kerja sama internasional.

Terakhir, memperkuat kemitraan yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan dan memperkuat kinerja pembangunan HAM di dalam negeri melalui rencana aksi nasional HAM untuk 2020-2024.

"Sebagai anggota, Indonesia memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Di pihak lain, Indonesia akan memperjuangkan kerja sama di antara negara-negara untuk kemajuan dan penghormatan HAM," ujar Retno.

Selain itu, Indonesia punya kesempatan besar untuk mendorong dewan HAM PBB agar lebih efektif dan efisien, obyektif, transparan, adil, nonpolitis, dan imparsial membuka dialog dengan seluruh pihak, serta berorientasi ke hasil.

Terpilihnya Indonesia, menurut Retno, karena capaian pemerintah dalam isu yang dibahas di Sidang Majelis Umum PBB sejak akhir September 2019 lalu di New York. Isu tersebut adalah terkait kerja sama multilateral untuk mengentaskan kemiskinan, mendukung kualitas pendidikan, aksi iklim, dan inklusif.

Dalam lawatan dinas tersebut, sejumlah negara ingin bertemu dengan Indonesia yang aktif menyuarakan penghormatan prinsip dasar warga di Palestina.

PR HAM Indonesia

Lembaga Amnesty Internasional mencatat setidaknya sembilan pekerjaan rumah (PR) HAM yang mesti segera diselesaikan oleh presiden dan anggota DPR terpilih.

Pertama, menjunjung tinggi hak atas kebebasan berekspresi dan melindungi para pembela HAM. Hingga saat ini, pelarangan diskusi masih terjadi.

Terbaru, pada 9 Oktober 2019 di Surabaya, diskusi yang digelar pers mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya bertajuk "Papua dalam Perspektif Media Arus Utama" gagal berlangsung. Selain didatangi aparat, pihak kampus meminta BEM untuk membubarkan pers mahasiswa tersebut.

Tak berhenti sampai di situ, pasal makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga kerap menjadi pasal karet yang dijeratkan kepada aktivis. Pengibar bendera Bintang Kejora di Istana Negara, Jakarta, dijerat pasal tersebut.

Kedua, menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama, dan berkepercayaan. Pada 7 Agustus 2019, gereja di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, ditutup dan kegiatan ibadah dibubarkan merujuk Keputusan Bersama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Forum Kominikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama tanggal 6 Agustus 2019.

Ketiga, memastikan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Peristiwa terakhir soal meninggalnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo di Kendari, Sulawesi Tenggara akibat demonstrasi penolakan sejumlah legislasi perlu diinvestigasi. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) menduga ada kekerasan oleh aparat yang menyebabkan nyawa melayang.

Keempat, menetapkan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat masa lalu. Sederetan pelanggaran termasuk peristiwa 1965 belum juga dituntaskan, serta jatuhnya korban meninggal pada peristiwa 1998.

Kelima, menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan anak perempuan. Catatan Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan terhadap perempuan meningkat 14 persen menjadi 406.178 kasus. Fakta baru yang ditemukan ialah perkosaan dalam pernikahan, incest, kekerasan dalam pacaran, cybercrime, dan kekerasan seksual pada perempuan disabilitas.

Keenam, menghormati HAM di Papua. Pemblokiran internet di Papua selama lebih dari dua pekan termasuk membatasi hak berbicara masyarakat sekitar dan hak mendapatkan informasi. Lembaga SAFEnet menilai praktik internet shutdown melanggar Pasal 19 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Ketujuh, memastikan akuntabilitas untuk pelanggaran HAM di sektor bisnis kelapa sawit. Laporan Human Rights Watch menyebutkan masyarakat adat di Jambi dan Kalimantan Barat kehilangan tanah adat akibat pembukaan kebun sawit.

Kedelapan, menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan. Institute for Crimial Justice Reform mencatat sebanyak 102 kasus tuntutan atau pidana mati dengan total terdakwa 112 orang dari Oktober 2018 hingga Oktober 2019. Sebanyak 71 terdakwa diputus mati di pengadilan tingkat pertama. Angka ini meningkat 33,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Terakhir; mengakhiri pelecehan, intimidasi, serangan dan diskriminasi terhadap minoritas seksual. Kasus mutakhir dan menjadi produk hukum yakni Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang dicanangkan pemerintah Depok dan DPRD setempat.

Artikel Asli